> >

Menhub Tawar Biaya Proyek MRT Fase 2 ke Jepang

Ekonomi dan bisnis | 6 September 2021, 07:00 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke Jepang untuk membahas empat proyek kerjasama Indonesia-Jepang, Minggu (05/09/2021). (Sumber: KBRI Tokyo)

TOKYO, KOMPAS.TV- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengunjungi Jepang untuk membahas sejumlah proyek infrastruktur pada Minggu (05/09/2021). Yaitu pembangunan MRT Fase 2, KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Patimban, dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi.

Dari keempat proyek itu, MRT dan Pelabuhan Patimban sudah berjalan. Sedangkan dua sisanya masih berproses. Pada proyek MRT Fase 2, masih ada permasalahan pada harga penawaran yang terlalu tinggi dari kontraktor Jepang.

"Kami meminta pihak Jepang untuk melakukan penyesuaian harga dengan nilai yang adil dan wajar agar pembangunan fisik segera dapat dilanjutkan," kata Menhub dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (06/09/2021).

Indonesia akan mendorong Jepang untuk ikut mempercepat pembentukan konsorsium Jepang-Indonesia, dalam pengoperasian Car Terminal dan Container Terminal di Patimban. Yaitu antara PT Pelabuhan Patimban Internasional dan Toyota Tsusho Corporation.

Baca Juga: Ini Strategi KCIC Tekan Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Selain itu, Menhub akan secara khusus mengupayakan kenaikan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) Indonesia pada proyek Patimban.

Indonesia juga menyambut baik ketertarikan Jepang berpartisipasi dalam proyek KPBU pembangunan Proving Ground di Bekasi. Saat ini proyek tersebut tengah dalam proses pelelangan, salah satu peserta lelang adalah perusahan Jepang.

“Saya berharap kedatangan saya ke Jepang dapat membawa hasil baik, bermanfaat dan khususnya dapat mengatasi beberapa kendala yang terjadi, mendorong proses sekaligus percepatan pembangunan proyek infrastruktur transportasi Indonesia," ujar Budi.

Untuk Patimban dan Proving Ground Bekasi, Menhub tengah mencari sumber pembiayaan yang murah. Yaitu yang mampu memberikan bunga pinjaman yang rendah, baik melalui investor maupun dari lembaga keuangan Jepang.

Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp27 Triliun, Ini Penyebabnya

Penulis : Dina Karina Editor : Fadhilah

Sumber :


TERBARU