> >

Utang Tembus Rp 6000 T, Kemenkeu: Jangan Kuatir, Negara akan Bayar dari Kegiatan Ekonomi dan Pajak

Ekonomi dan bisnis | 25 Februari 2021, 05:15 WIB
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjamin tidak kenaikan harga atas pajak pulsa dan token listrik. (Sumber: KompasTV)

Yustinus mengklaim, catatan utang pemerintah Indonesia masih lebih  baik dari negara lain. Misalnya defisit fiskal 2020 yang sebesar 6,1% terhadap PDB, negara lain banyak yang lebih besar defisit fiskalnya.

Lalu proyeksi IMF atas rasio utang RI terhadap PDB sebesar 38,5% di 2020. Menurut Yustinus proyeksi itu paling rendah se-ASEAN.

Baca Juga: Tambah 2,26 Juta Pelanggan di Jatim & Bali, PLN Ngutang Rp 4,3 T

"Di ASEAN penambahan utang kita paling kecil. Ini sekaligus mengklarifikasi banyak tuduhan seolah-olah kita ini tukang utang dan utang kita sudah tidak aman. Kita bandingkan ternyata kita relatif lebih baik," ujar Yustinus.

Lebih jauh, ia menegaskan, ketakutan akan hutang sebagai sesuatu yang berlebihan.   

“ Rasa takut ini sering dimanipulasi seakan-akan utang ini akan menggerus atau mencabut masa depan kita. Seolah-olah bayi baru lahir itu menanggung utang. Padahal faktanya, yang membayar utang itu negara. Dari mana? Dari aktivitas ekonomi yang terus bertambah, terus meningkat, lalu ada pajak di sana, sebagian dipakai untuk melunasi itu”.

Besarnya utang pemerintah juga tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Saat ini porsi utang lebih aman, karena mayoritas berasal dari utang, bukan pinjaman.

"Kebalik, kalau dulu pinjaman lebih besar dari utang sehingga ada isu kedaulatan. Sekarang isu kita adalah utang itu 86%, pinjaman hanya 14%," pungkasnya. 

Penulis : Dina-Karina

Sumber : Kompas TV


TERBARU