Menjamin Kedaulatan Data melalui Pusat Data Nasional

KOMPAS.TV – Dalam meningkatkan pembangunan nasional, integrasi data menjadi suatu bagian penting yang sebaiknya tidak dilewatkan.

Tak heran, integrasi data terus digaungkan pemerintah, salah satunya lewat Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). 

Integrasi data sebagai bentuk kebijakan tata kelola data pemerintah bertujuan menciptakan data berkualitas, memiliki standar setara, dan mudah diakses bersama dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang efektif. 

Regulasi tersebut juga dinilai dapat memperkukuh kedaulatan data Indonesia dalam membangun transformasi digital nasional.

Salah satu institusi terdepan dalam agenda Transformasi Digital Nasional adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lewat pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). 

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, pembangunan PDN penting untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia. Rencananya, Pusat Data Nasional akan dibangun di 4 lokasi, yaitu Cikarang, Batam, Balikpapan, dan Labuan Bajo. 

Baca Juga: Menjamin Kedaulatan Data Melalui Pusat Data Nasional | NGOPI

Ada Pusat Data Nasional rencananya akan dibangun di tiga lokasi, yaitu Cikarang, Batam, dan IKN Nusantara.

Pembangunan PDN sejalan dengan Rencana Strategis Kemenkominfo hingga tahun 2024, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia, transformasi digital, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Saat ini Indonesia memiliki 2.700 pusat data yang tersebar di 630 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ada sekitar 27 ribu aplikasi untuk mengolah data tersebut sehingga kurang efektif terutama bila terjadi perbedaan data daerah dan pusat. 

PDN dirancang menjadi infrastruktur vital dalam implementasi integrasi data, tepatnya sebagai muara data besar dengan satu aplikasi untuk semua instansi. 

Transformasi Digital Nasional merupakan solusi strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan fundamental ekonomi kuat dan berdaya saing global. Terlebih, tingkat penetrasi internet dan pengguna internet di Indonesia terus bertambah setiap tahun. 

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di tanah air meningkat 2,67 persen atau sudah mencapai 215,6 juta pada periode 2022–2023. 

Akhir 2022 lalu, pemerintah merilis Program Satu Data Indonesia (SDI) yang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam mempromosikan reformasi birokrasi supaya lebih cepat, efisien, dan efektif. 

SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat serta daerah.

Program SDI ini menjadi sangat penting karena dapat memperkuat tata kelola data antarinstansi, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dengan memiliki satu akses terhadap data yang terintegrasi. Selain integrasi, SDI bakal membuat interoperabilitas data dari setiap instansi menjadi lebih baik. 

Dengan mengintegrasikan satu data, diharapkan tidak ada lagi tumpang-tindih data dan informasi. program-program dan kebijakan pemerintah bisa dijalankan sesuai targetnya. 

Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan, seperti terbatasnya akses infrastruktur digital, layanan internet yang tidak terjangkau, dan kurangnya keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital. 

PDN dinilai mampu mendukung semua layanan teknologi informasi masyarakat dalam transformasi digital. masyarakat untuk menerapkan transformasi digital di Indonesia. 

Dalam upaya menyebarluaskan PDN secara mendetail kepada masyarakat luas, Kompas TV mengadakan rangkaian talkshow “Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia”.

Talkshow ini merupakan forum mengembangkan gagasan, menyebarkan informasi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pusat Data Nasional sebagai bagian penting dari Transformasi Digital Nasional. 

Prof. Dr. Harya Damar Widiputra, S.T., M.Kom., IPM. (Guru Besar FTI Perbanas Institute) dan Trubus Rahardiansyah (pengamat kebijakan publik) hadir dalam diskusi episode “Menjamin Kedaulatan Data melalui Pusat Data Nasional”.

Baca Juga: Mewujudkan Kebijakan Berbasis Evidence Melalui Pusat Data Nasional

Penyelenggaraan talkshow ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya Pusat Data Nasional, termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi, aksesibilitas, dan kedaulatan data nasional.

Harapannya adalah agar masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital secara positif, produktif, dan kreatif.

Selain memberikan informasi kepada masyarakat, acara ini juga diharapkan dapat menjadi dorongan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk aktif menggunakan layanan Pusat Data Nasional dalam merancang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

Hal ini merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta untuk mencapai efisiensi anggaran dalam pengeluaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).