Munculnya Usulan PSI Agar Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol Picu Pro-Kontra - ULASAN ISTANA

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Solidaritas Indonesia melontarkan wacana Presiden Joko Widodo menempati posisi di atas semua partai politik, yakni sebagai ketua koalisi partai-partai.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie dalam Podcast Gaspol Kompas.com.

PSI beralasan Jokowi bisa jadi jembatan bagi berbagai parpol untuk menuju Indonesia Emas.

Merespons wacana yang diembuskan PSI, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menegaskan belum pernah mendengar istilah ketua koalisi.

Namun Erwin memastikan, dalam berkoalisi harus ada kesepakatan dari para pimpinan parpol untuk membangun parlemen dan pemerintahan yang kuat.

Pengamat Politik, Ikrar Nusa Bhakti mengkritisi wacana Jokowi jadi ketua koalisi berpotensi memunculkan adanya matahari kembar.

Ikrar meminta langkah politik berikutnya menghormati Prabowo jika memang KPU menetapkannya jadi presiden terpilih nanti.

Sementara PSI yakin jika Jokowi mampu menjadi penyatu para ketum parpol koalisi Prabowo-Gibran tanpa mengganggu peran Prabowo jika nantinya terpilih sebagai kepala pemerintahan.

Ide PSI agar dibentuk koalisi besar mengakomodasi sebanyak-banyaknya parpol dikritik keras Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar yang menilai ide itu sebagai bentuk mengubah sistem presidensial menjadi nuansa otoritarianisme baru.

Wacana Jokowi jadi ketua koalisi seperti yang diutarakan PSI hanya bisa terjadi jika ada persetujuan presiden berikutnya dan parpol pengusung dalam koalisi pemerintahan.

Jika tidak, usulan itu hanya menjadi angan-angan belaka.

Mulai rancang formasi pasca-pilpres, lumrah mulai dikalkulasi  koalisi yang berpotensi jadi pemenang pilpres.

Tapi ingat, kawal suara pemilu masih jadi prioritas saat ini dan realisasi janji jika terpilih mestinya jadi prioritas utama.

Baca Juga: Suara Melonjak, PSI Bantah Ada "Operasi Sayang Anak” - ULASAN ISTANA