Persiapan KPU dan Ketiga Cawapres Jelang Debat Ke-4 Pilpres 2024 Pada 21 Januari Mendatang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tiga hari lagi, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD bakal adu cerdik dalam debat keempat pemilihan presiden 2024.

Untuk debat kedua cawapres, ketiganya mengaku sudah siap saling berhadapan. Muhaimin, Cawapres Nomor Urut 1 sudah membaca ulang visi-misi hingga membaca berita terkini.

Demikian juga dengan Gibran, Cawapres Nomor Urut 2 menyatakan sudah menyiapkan semua materi.

Mahfud MD, Cawapres Nomor Urut 3 mengaku tak menyiapkan hal khusus.

KPU kini memperbaiki mekanisme debat. Kali ini soal protes dan pengaduan tim sukses masing-masing calon yang diwadahi, berkaca dari debat ketiga capres yang hingar bingar dengan gangguan pendukung salah satu paslon terhadap lawan-lawannya, termasuk teriakan memaki salah satu calon. 

Dan tak cuma mengatur pendukung para capres cawapres, KPU juga mengatur pengawal pribadi yang jumlahnya dinilai berlebihan sehingga mengganggu jalannya acara debat.

Debat keempat antar cawapres menampilkan enam tema, yakni bagaimana mengelola pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, serta pangan. Selanjutnya tentang mengurus agraria atau pertanahan, masyarakat adat, serta desa.

Kali ini panelis debat yang jumlahnya tetap 11 adalah Ahli Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Agraria yakni 3 guru besar, 2 dari Institut Pertanian Bogor yakni Arif Satria dan Hariadi Kartodiharjo, serta dari Universitas Hasanudin, Abrar Saleng.

Lalu Ahli Agraria dan Masyarakat Ada  menampilkan pegiat masyarakat adat Rukka Sombolinggi, pegiat pembaruan agraria Dewi Kartika, serta dosen Institut Teknologi Bandung atau ITB, yakni Tubagus Forkon Sofhani.

Di pembahasan kehutanan dan manajemen lingkungan, ada Guru Besar Universitas Bengkulu, Ridwan Yahya dan Guru Besar Universitas Diponegoro, Sudharto P Hadi.

Sementara untuk penanganan energi ada Fabby Tumiwa, Ahli Transisi Energi. Lalu Arie Sujito yang merupakan Dosen Universitas Gajah Mada dan Profesor Sulistyowati Irianto, Ahli Hukum Universitas Indonesia.