Kata Dinkes Depok Soal Temuan Menu Cegah "Stunting" Tak Sebanding dengan Anggaran!

KOMPAS.TV - Inilah keresahan presiden yang diungkapkan pada Juni lalu.
Jokowi geram sebab banyak alokasi APBN dan APBD yang tak tepat guna, salah satunya soal penurunan angka stunting.

Tahun 2022, angka stunting di indonesia mencapai 21,6% atau sekitar 4,5 juta kasus. Di tahun 2023, angka stunting diproyeksikan turun menjadi 17,8%
dan di 2024 diproyeksikan turun kembali menjadi 14%.

Namun proyeksi penurunan stunting tak diimbangi dengan anggaran yang memadai. Tahun 2023 anggaran stunting mencapai Rp 30,4 triliun menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 34,15 triliun.

Inilah yang jadi tantangan para tenaga kesehatan di daerah.
tak jarang mereka harus turun ke lapangan demi mencegah adanya penambahan kasus stunting.

Seperti perjuangan yang dilakukan Rusmiati Aminuddin, Bidan Desa Taloba di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Tak jarang ia harus berjalan kaki hingga menyeberang sungai lantaran tidak adanya jembatan. Bahkan, Rusmiati rela merogoh uang pribadinya demi membagikan susu dan biskuit untuk menambah gizi anak.

Selain pemeriksaan rutin dan edukasi, salah satu cara memperbaiki gizi anak adalah dengan pemberian makanan tambahan.

Namun di Depok, Jawa Barat, program ini menjadi sorotan sebab dinilai tak sesuai standar nutrisi.

Padahal anggaran untuk makanan tambahan ini mencapai Rp 4,4 miliar dengan harga per paket makanan sebesar Rp 18.000.

Atas temuan ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan monitoring akan dilakukan agar pemerintah daerah tidak menyalahi aturan.

Namun Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawaty  menyatakan menu yang diberi bukanlah menu lengkap, tetapi hanya pelengkap atau kudapan.

Mendapat sorotan publik, DPRD Kota Depok meminta pihak Dinas Kesehatan segera melakukan evaluasi terhadap program pemberian makanan tambahan untuk cegah stunting. 

Baca Juga: Gaduh Paket Makanan Cegah Stunting di Depok Kurang Bernutrisi, Begini Petunjuk Kemenkes