BI Gelar Rakornas P2DD, Bahas Transformasi Digital Daerah untuk Indonesia Maju 2025

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bank Indonesia tahun ini kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Tema yang diusung “Transformasi Digitalisasi Daerah untuk Mempercepat Indonesia Maju 2025” berarti fokus yang akan dibahas terkait transformasi digitalisasi daerah yang merupakan perwujuduan dari blueprint sistem pembayaran indonesia 2025 dengan tujuan untuk menavigasi peran sistem digitalisasi pembayaran.

Salah satu yang mendukung  untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah pembangunan ekonomi digiral dan infrastruktur digital.

Tentu fokus pembangunan Indonesia terutama APBN di bidang  peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena infrastruktur digital dan infrastruktur lainnya hanya akan memberikan peningkatan produktifitas apabila ditunjang oleh SDM yang baik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan sesuatu yang harus didukung, termasuk menggunakan instrumen yang sangat penting di daerah, yaitu APBD.

Menurut Sri Mulyani, dari evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa kondisi belum selaras antara perencanaan penganggaran pusat dan daerah.

Untuk itu, dari sisi legislasi, pemerintah telah menyelesaikan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan koordinasi antara APBN dan APBD dari sisi kebijakan fiskal, yaitu melalui UU No. 1 tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). 

Salah satu tujuan Undang-Undang ini adalah mengharmoniskan belanja pusat dan daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Baca Juga: Jaga Nilai Tukar Rupiah dan Kontrol Inflasi, Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga 5,75 Persen!