Komnas HAM Ungkap Warga Rempang Dukung Proyek Pemerintah, Tapi Menolak Jika Harus Relokasi

BATAM, KOMPAS.TV - Konflik lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau muncul saat warga dan aparat bentrok pada Kamis, 7 September 2023 lalu.

Warga bentrok dengan aparat yang akan mengukur lahan dan memasang patok di lokasi Proyek Rempang Eco City.

Kericuhan kembali terjadi pada Senin, 11 September 2023 saat warga berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pengusahaan Batam.

Massa mendukung warga Rempang yang menolak relokasi Kampung Adat untuk Proyek Rempang Eco City.

Warga Pulau Rempang berdialog dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Suntana untuk membahas relokasi.

Juru Bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat, Suardi menegaskan warga tetap menolak relokasi.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama.

Selain masalah komunikasi, konflik ini muncul karena ada yang tak beres dengan kebijakan negara.

Komnas HAM menyatakan tidak boleh ada penggusuran dalam menyelesaikan konflik Rempang.

Sempat menemui warga Rempang, Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo mengatakan semua warga menyatakan menolak relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Warga sebenarnya mendukung rencana pembangunan proyek strategis nasional di wilayah Batam, namun yang menjadi permasalahan adalah mengapa warga harus dipindahkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan masalah di Rempang akibat miskomunikasi dan harusnya bisa diselesaikan tanpa harus menunggu Presiden.

Untuk menyelesaikan konflik ini harus ditelusuri awal mula pengelolaan kawasan Batam, termasuk Rempang.

Pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas untuk mendudukkan Pulau Rempang antara kepentingan bisnis dengan merawat sejarah.

Baca Juga: Anggota DPR Fraksi Demokrat Minta Pemerintah Hentikan Sementara Proyek di Rempang