Mahfud MD Sebut Dugaan Kebocoran Informasi dari MK Masuk Indikasi Pidana

JAKARTA, KOMPASTV - Usai ramai dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu yang akan kembali tertutup, Ahli Hukum Tata Negara Yang Juga Mantan Wamenkumham Denny Indrayana membantah telah membocorkan informasi negara.
Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menilai kasus ini sudah memiliki indikasi pidana dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh polisi.

Informasi yang disampaikan mantan Wamenkumham, Denny Indrayana soal putusan Mahkamah Konstitusi yang akan mengembalikan sistem pemilu menjadi tertutup bergulir menjadi bola panas.

Denny membantah membocorkan informasi.

Ia meyakini informasi yang ia peroleh bukan berasal dari MK melainkan dari orang yang dipercayanya. Denny bilang harus menyampaikan info tersebut ke publik untuk mengingatkan MK agar jangan salah memutus soal sistem pemilihan umum.

Namun, dugaan kebocoran putusan ini jadi perhatian serius dari banyak pihak. Salah satunya Menko Polhukam, Mahfud MD.
Mahud menilai kasus ini sudah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh polisi.
Menurut Mahfud, salinan keputusan dari para pihak baru akan diberikan ke MK hari ini.

Polemik sistem pemilu ditanggapi beragam oleh partai politik di Legislatif.

Dari seluruh fraksi, PDI-P jadi satu-satunya partai yang mendukung kembalinya pemilu ke sistem proporsional tertutup.

Sementara mayoritas fraksi, yakni 8 fraksi kompak membuat pernyataan sikap menolak pemilu 2024 kembali ke sistem tertutup atau hanya mencoblos lambang partai.

8 fraksi tersebut yakni GOLKAR, GERINDRA, NASDEM, PKB, DEMOKRAT, PKS, PAN, dan PPP.

Kemarin, kedelapan fraksi ini kembali menegaskan sikapnya untuk menolak sistem pemilu secara tertutup. Apalagi proses pemilu sudah berjalan.

Ketua fraksi Golkar di DPR Kahar Muzakir menyebut sistem pemilu tertutup dinilai akan membuat caleg-caleg yang telah mendaftar ke KPU akan kehilangan hak konstitusional untuk dipilih.

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Bantah Dugaan Kebocoran Putusan Soal Sistem Pemilu 2024