9 Februari: Mengingat Hari Pers Nasional, Mengingat Kebebasan Pers yang Semakin Samar

KOMPAS.TV - 9 Februari menjadi peringatan Hari Pers Nasional.

Dalam bekerja, wartawan dilindungi undang-undang dan berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Meski kemerdekaan pers diatur konstitusi, apakah wartawan dapat sepenuhnya menjalankan profesinya?

Pers adalah mata dan telinga publik; disebut pilar keempat demokrasi, karena berperan sebagai sarana transparansi informasi.

Terbitnya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak awal kemerdekaan pers di Indonesia.

Namun dua dekade berlalu, kerja jurnalistik masih kerap dihalang-halangi.

Di antaranya dialami oleh Nurhadi, Jurnalis Tempo di Surabaya, Jawa Timur.

Pada 27 Maret 2021, ia mendapat tugas dari redaksi untuk meminta konfirmasi Angin Prayitno Aji, Mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap.

Nurhadi menuju lokasi pernikahan anak dari Angin Prayito Aji dan berniat melakukan verifikasi agar beritanya berimbang dan tidak merugikan pihak mana pun.

Namun apa daya, konfirmasi gagal didapat dan justru menjadi korban aksi kekerasan.

Kasus juga menimpa Fuad Muhammad Syafrudin atau yang biasa disapa Udin, seorang jurnalis surat kabar Harian Bernas asal Yogyakarta, hingga kini masih meninggalkan misteri.

Pada 16 Agustus 1996, satu hari jelang kemerdekaan Republik Indonesia, Udin berpulang.

Udin wafat setelah mengalami cedera yang parah di bagian kepala, akibat dianiaya oleh orang tak dikenal pada 13 Agustus 1996 di rumahnya.

Disinyalir, tulisan yang dibuat Udin memancing amarah penguasa kala itu.

Tak semua kasus kekerasan yang dialami  jurnalis terkait tugas yang dijalani berhasil diusut tuntas.

Sejumlah kasus kekerasan berujung tanpa penyelesaian.

Padahal, kemerdekaan pers nyatanya diatur dalam konstitusi.

Lantas, di mana kemerdekaan pers berdiri? Atau pers Indonesia sedang berjalan ke arah kebungkaman abadi?