Dianggap Otoriter soal RUU Kesehatan, Ini Klarifikasi Menkes | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut banyak organisasi profesi kesehatan yang tidak setuju dengan RUU Kesehatan karena rekomendasinya tidak lagi dibutuhkan bagi dokter untuk bisa melakukan praktik dan mengambil spesialisasi. 

Sebelumnya, pembentukan RUU Kesehatan dinilai tidak transparan karena dianggap tidak melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta minim partisipasi dari kelompok profesi di bidang kesehatan. Budi Gunadi membantah hal ini, sebab sebelumnya beberapa kali telah dilakukan sosialisasi dan public hearing dengan sejumlah pihak. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan RUU Kesehatan diperlukan sebagai awal perubahan baik bagi masyarakat. Ia mencontohkan, kematian terbesar di Indonesia akibat stroke, jantung, dan kanker. Namun, saat ini layanan kesehatan yang optimal masih terkendala minimnya dokter dan tenaga kesehatan yang jumlahnya memadai. Budi Gunadi menargetkan segera ada perbaikan infrastruktur rumah sakit di 514 kabupaten/kota pada 34 provinsi.  

Nonton Juga: [FULL] Kontroversi RUU Kesehatan, Menkes Anti IDI? | ROSI

Simak dialog Rosianna Silalahi bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Saksikan dalam ROSI eps. Menteri Kesehatan Anti IDI, Pro Dokter Asing?