Kompas TV regional kalimantan

PJ Gubernur Kalimantan Barat Harisson Sampaikan Keterangan terkait Pro-IKN

Kompas.tv - 3 Februari 2024, 12:57 WIB
pj-gubernur-kalimantan-barat-harisson-sampaikan-keterangan-terkait-pro-ikn
PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harisson. (Sumber: Adpim Pemprov Kalbar)
Penulis : KompasTV Pontianak

PONTIANAK, KOMPAS.TV - Bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. sampaikan keterangan terkait dukungannya terhadap Pembangunan IKN, Sabtu (3/2/2024).

Orang nomor satu di Provinsi Kalimantan Barat ini mengklarifikasi pernyataan beliau untuk memilih pemimpin yang mendukung Ibukota Nusantara yang baru di Pulau Kalimantan. 

Hal ini disampaikan pada saat acara olahraga bersama ASN dan keluarga dalam rangka HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke 67 Tahun 2024 pada tanggal 27 Januari 2024 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat mengakibatkan multitafsir di masyarakat luas.

"Saya memohon maaf kepada masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pernyataan saya tersebut," ungkap Pj Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson.

Disampaikannya, bahwa pernyataan tersebut diungkapkan karena terlalu bersemangat dalam mewujudkan keinginan percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, karena dengan pembangunan IKN, Kalbar sebagai provinsi mitra IKN akan mengalami percepatan pembangunan, infrastruktur dan tentunya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Saya ingin menumbuhkan semangat mulia kita bersama bahwa pembangunan yang tadinya hanya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris dapat segera diwujudkan. Saya dan kita semua tahu bahwa Ibu Kota Nusantara IKN adalah amanat Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, saya yakin setiap paslon akan menjalankan amanat undang-undang tersebut," terangnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tetap netral dan menggunakan hak politiknya sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.(adpim)



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x