Ombudsman Minta BPK RI Papua Barat Transparan Soal Hasil Audit Pemerintah Daerah

MANOKWARI, KOMPAS.TV - Ombudsman RI perwakilan Papua Barat mendesak BPK RI perwakilan Papua Barat untuk terbuka dan transparan kepada publik, terkait hasil audit kinerja maupun keuangan pemerintah daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat menanggapi soal tidak transparannya hasil audit BPK RI Papua Barat. Dimana sebagai lembaga auditor negara, BPK seharusnya membeberkan hasil auditnya kepada publik, agar publik dapat mengukur kinerja pemerintah daerah.

Hal ini berkaitan dengan penyerahan laporan hasil kinerja dan keuangan pemerintah daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang terkesan dilakukan secara tertutup di kantor BPK RI Papua Barat, Senin (29/01/2024).

Ombudsman Papua Barat, Musa Y Sombuk menilai, hal ini semakin memperburuk citra lembaga Negara di mata publik. Ditambah lagi pada akhir Tahun 2023 lalu, publik di gegerkan dengan penetapan pucuk pimpinan BPK RI perwakilan Papua Barat sebagai tersangka suap dalam kasus korupsi Pj Bupati Sorong.

Dengan kejadian seperti ini ombudsman berharap laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Papua Barat, terhadap kepatuhan dan belanja daerah serta pemeriksaan kinerja pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya harus disampaikan kepada publik.