Rakor Evaluasi RPD Kanwil Kemenkumham Sulsel Diharapkan Dapat Berkontribusi Terhadap Kemajuan Sulsel

BULUKUMBA, KOMPAS.TV - Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 serta Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Kalender Kerja Tahun 2023 yang diselenggarakan di Same Hotel Resort Bira diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan Sulawesi Selatan. 

Hal ini ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Liberti Sitinjak saat beri pengarahan kepada Tim Penyusun RPD dan Kalender Kerja dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham se-Sulawesi Selatan di Ballroom Same Resort, Sabtu (17/12). 

"Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham se-Sulsel dapat berkinerja maksimal dan melaksanakan Tugas dan Fungsi yang dapat menghasilkan dampak kepada masyarakat di Sulsel," Ungkap Liberti. 

Hasil dari pelaksanaan ini menurut Liberti akan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal Kemenkumham. 

"Kegiatan ini juga sebagai refleksi Kanwil Sulsel di Tahun 2022 untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kedepan, melalui kegiatan yang direncanakan dengan matang dan berbasis anggaran, diharapkan dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran," Ujar Liberti. 

Untuk itu, Kepala UPT se-Sulsel diminta untuk komitmen dan memahami apa yang telah disusun oleh 42 tim pendamping dari Kanwil Sulsel. Kepala UPT juga diminta untuk selalu mengevaluasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Kalender Kerja Tahun 2023. 

Sementara itu, Kepala Bagian Program dan Humas, John Batara Manikallo mengungkapkan bahwa saat ini masih ada 16 UPT yang belum menyelesaikan penyusunan RPD dan Kalender Kerjanya sehingga diharapkan dapat selesai sebelum kegiatan penutupan yang akan digelar malam nanti. 

Kegiatan ini turut diikuti oleh Para Pimpinan Tinggi Kanwil Sulsel, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas pada Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, Pengelola Keuangan dan Pengelola Kegiatan Tugas dan Fungsi pada seluruh Satuan Kerja.