Kompas TV regional sosial

Biar Tepat Sasaran, Bupati Kudus Sebut Warga Harus Jujur Saat Pendataan Regsosek

Kompas.tv - 3 November 2022, 12:51 WIB
biar-tepat-sasaran-bupati-kudus-sebut-warga-harus-jujur-saat-pendataan-regsosek
Bupati Kudus Hartopo didampingi istri menjawab pertanyaan dari petugas BPS Kudus didampingi Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa di kediaman bupati saat melakukan program pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek), Kamis (3/11/2022). (Sumber: Kompas.tv/Ant)
Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

KUDUS, KOMPAS.TV – Bupati Kudus Hartopo meminta masyarakat memberikan data secara jujur terkait program pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu untuk mendukung program pembangunan jangka panjang.

"Selain menyampaikan data secara jujur, kami minta warga juga kooperatif agar pelaksanaan pendataan registrasi sosial ekonomi ini bisa berjalan lancar dan sesuai jadwal," kata Bupati Kudus Hartopo usai menerima petugas BPS Kudus yang melakukan pendataan regsosek di rumahnya di Kudus, Kamis (3/11/2022), dikutip dari Antara.

Dia menuturkan, jika data yang diterima BPS akurat, tentunya program dari pemerintah juga bisa tepat sasaran karena nantinya akan digunakan untuk menentukan arah program sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Sukseskan Regsosek 2022, Wali Kota Hendri Septa Jalani Pendataan BPS

Misalnya nanti, ada program bantuan untuk warga miskin, maka akan tepat sasaran karena melalui regsosek tersebut akan diperoleh data kependudukan tunggal atau satu data pemerintah yang akurat.

"Dari hasil regsosek tersebut, tentunya juga diketahui data warga miskin yang sebenarnya," ujarnya.

Ia berharap semoga datanya nanti benar-benar akurat dan pelaksanaan regsosek juga sesuai jadwal berakhir pada 14 November 2022.

Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa menambahkan, kegiatan regsosek dimulai 15 Oktober dan berakhir 14 November 2022. Sedangkan pelaksanaannya hingga saat ini sudah 67 persen dari sasaran sebanyak 300.000 keluarga.

Sementara petugas yang dilibatkan dalam pendataan tersebut, mencapai 1.347 petugas.

Ia mengakui selama pendataan di lapangan memang ditemukan warga yang menolak didata karena alasan tidak ada manfaatnya bagi mereka.

"Setelah dilakukan pendekatan, akhirnya bersedia karena pendataan ini bertujuan untuk program pembangunan jangka panjang," ujarnya.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x