Ganjar Bahas Keluhan Warga Saat Ceramah Tarawih di UGM, Termasuk Minyak Goreng

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membahas sejumlah hal saat mengisi ceramah tarawih di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (6/4/2022) malam, termasuk tentang minyak goreng.

Ganjar mengatakan, sejak Januari 2022, dirinya banyak mendapat aduan dari masyarakat. Dan yang menduduki urutan pertama aduan adalah soal minyak goreng.

“Jadi sampai hari ini, sudah ada 115 aduan ke kanal Laporgub terkait minyak goreng.”

“Tak hanya aduan online, setiap bertemu warga apalagi emak-emak itu, mengeluhnya satu sekarang, minyak goreng. Semua protes ke saya, ini ada apa. Padahal kita penghasil minyak terbesar seluruh dunia,” kata Ganjar, seperti dikutip dari keterangan tertulis Pemprov Jateng.

Selain minyak goreng, ada sejumlah persoalan lain yang diadukan oleh masyarakat padanya. Mulai dari pungutan liar, kesulitan membuat SKCK, membuat SIM dan sebagainya.

Baca Juga: Ganjar Bicara Wadas Saat Ceramah di UGM: Bukan Pekerjaan Pemprov, Saya Tidak Terlalu Punya Otoritas

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menjelaskan fungsi media sosial untuk memudahkan masyarakat mengadu.

Bahkan semua aduan masyarakat tersebut, kata Ganjar, disampaikan langsung melalui media sosial.

“Semua OPD saya wajibkan buat akun medsos dan harus centang biru. Hasilnya apa, hari ini netizen bisa mencurahkan isi hati dan pandangannya hanya dengan satu kali klik,” jelasnya.

Semua aduan itu, lanjut Ganjar, harus direspon dalam waktu 2×24 jam, dan saat ini menjadi lebih cepat, yakni 1×24 jam.

Bahkan ada yang dalam hitungan jam. Kecepatan respon itu penting agar masyarakat mendapatkan kepastian.

“Bagi saya, ini adalah tantangan yang harus diselesaikan, apalagi di tengah perubahan yang begitu cepat. Birokrasi harus mampu menjawab persoalan yang membuat rakyat terbebani.”

Baca Juga: Ganjar Pranowo Wacanakan Identitas Khusus Pedagang untuk Tebus Minyak Goreng

“Menjadi pelayan rakyat yang baik adalah orientasi dasar yang harus ditumbuhkan di kalangan birokrat. Birokrasi kasual adalah bagian dari itu semua,” bebernya.

Namun, untuk mewujudkan itu semua, dia mengakui bahwa bukan perkara gampang. Sebab, dirinya membutuhkan waktu cukup lama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

“Mal Pelayanan Publik menjadi salah satu upaya kami juga untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Mulai dari perpanjangan SIM, SKCK, BPJS, Izin Perdagangan, NPWP, hingga paspor dan lain-lain.”

Saat ini, kata Ganjar, total sudah ada 103 pelayanan yang bisa dilakukan cukup di satu tempat.