Cerita Sengkarut PPDB 2023, Pejabat dan Pengusaha di Banten Daftarkan Anaknya Lewat Jalur Afirmasi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Satu per satu praktik kecurangan yang terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 terungkap. Seperti yang terjadi di Serang, Banten, dimana seorang pejabat dan pengusaha mendaftarkan anaknya di  SMAN 1 Kota Serang lewat jalur afirmasi. 

Padahal, jalur afirmasi harusnya khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu dan anak penyandang disabilitas. Namun, dua anak dari latar belakang orangtua pejabat dan pengusaha itu berhasil lolos karena punya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah setempat. 

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kecurangan itu ketahuan setelah proses verifikasi faktual dilakukan pihak sekolah. Yaitu dengan mendatangi rumah pendaftar. 

"Sudah dicoret, enggak bisa karena slotnya memang untuk afirmasi, tadi kriterianya (kurang mampu)," kata Al Muktabar di SMAN 1 Kota Serang, Rabu (12/7/2023) seperti dikutip dari Kompas.com. 

Baca Juga: Kesimpulan Rapat DPR-Kemendikbudristek: Evaluasi Menyeluruh Jalur Zonasi, Bentuk Satgas PPDB

Pada kesempatan yang sama, Kepala SMAN 1 Kota Serang, M Najih menceritakan, saat didatangi ke tempat tinggal sesuai alamat yang tercantum, salah satu orangtua pendaftar PPDB afirmasi ternyata puny toko besar di Pasar Lama Tangerang.

"Satu punya toko yang besar di Pasar Lama. Satu lagi anaknya calon anggota dewan (pejabat), rumahnya tingkat pula,” ujar Najih.

Dikdasmen temukan kecurangan pada PPDB 

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dikdasmen Iwan Syahril mengungkap kecurangan di jalur afirmasi PPDB banyak terjadi. 

Modusnya serupa, yakni para orangtua yang masuk golongan ekonomi mampu membuat SKTM. 

Baca Juga: Dugaan Kecurangan PPDB Kota Bogor, Polisi Bakal Lakukan Penyelidikan

"Selanjutnya ini ada permasalahan yang terkait jalur afirmasi ini tentunya yang sering kita dengar adalah pemalsuan surat keterangan tidak mampu. Dan ini misalnya di Bekasi ada orang kaya daftarkan anak dengan jalur afirmasi gitu ya, karena dia mengaku dia tidak mampu," tuturnya. 

Iwan mengaku banyak mendapat aduan masyarakat soal masalah itu. Pihaknya pun mendorong Dinas Sosial setempat melakukan validasi dan verifikasi dokumen.

Iwan juga meminta dinas terkait untuk mensosialisasikan sanksi hukum secara intensif kepada para orangtua yang memalsukan dokumen. 

"Jika memang terbukti pemalsuan dokumen ini terjadi, dapat diproses secara hukum untuk mendapatkan sanksi," ucapnya. 

Baca Juga: Penuhi Daya Tampung Sekolah, Disdik Jambi Buka PPDB SMA/SMK Jalur Prestasi, Ini Jadwalnya

Selain jalur afirmasi, jalur prestasi PPDB juga tak luput dari masalah. Ia menyebut ada seorang anak di Banten yang sudah mengharumkan nama daerahnya lewat olahraga karate, tapi tidak lolos PPDB jalur prestasi di Banten. 

"Dan hal-hal yang mirip terkait ini maka tentunya ada praktik baik dari beberapa Pemda," katanya. 

"Solusi yang bisa kita rekomendasikan adalah pemerintah daerah dapat memberikan indikator dan formula jalur prestasi termasuk bukan hanya nilai rapor, termasuk akademik dan non-akademik. Panitia PPDB dapat menggunakan sistem informasi manajemen talenta dari Kemendikbud Ristek," tambah Iwan.