Banyak Organisasi Mundur di Program Penggerak Kemendikbud, Pengamat: Ketidakjelasan Visi Misi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi program organisasi penggerak.

Program ini disebut menjadi bagian dari visi-misi bertajuk "Merdeka Belajar" yang digagas Mendikbud Nadiem Makariem.

Nadiem pun menyediakan dana sebesar Rp 595 miliar per tahun untuk dibagi kepada organisasi masyarakat yang lolos menjadi fasilitator program ini.

Dana yang dikucurkan terbagi dalam tiga kategori yakni gajah dengan dana hibah Rp 20 miliar per tahun, macan mendapat dana Rp 5 miliar per tahun, dan kijang mendapat hibah Rp 1 miliar per tahun.

Program operasi penggerak Kemdikbud ini lalu ditanggapi sejumlah kalangan, mulai dari organisasi berbasis pendidikan hingga politisi.

Seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menyatakan mengundurkan diri dari program ini.

Ketua PB PGRI ke-21 Didi Suprijadi menyebut Mendikbud seharusnya mengutamakan organisasi masyarakat berbasis pendidikan untuk program operasi penggerak.

Didi berpendapat yang dibutuhkan Kemendikbud adalah guru yang hanya bisa didapatkan dari organisasi massa dan profesi pendidikan.

"Karena bagaimanapun juga, Kemendikbud itu tidak punya guru. Guru ada di pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Siapa yang mau menggerakkan pendidikan di Indonesia kalau bukan guru? Yang punya guru ternyata organisasi-organisasi massa," katanya. 

Sebelumnya majelis pendidikan dasar dan menengah pimpinan pusat Muhammadiyah dan lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang masuk dalam kategori gajah juga telah mengundurkan diri dari program organisasi penggerak.

Mundurnya kedua lembaga ini karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta dinilai tidak jelas. 

Serta tidak ada transparansi dalam proses seleksi sehingga sejumlah ormas dan program CSR perusahaan swasta yang tidak memiliki kredibilitas dalam bidang pendidikan lolos seleksi.

Untuk membahas kasus ini, simak wawancara bersama dengan Pengamat Pendidikan, Mohammad Abduhzen.