Kompas TV nasional hukum

Peretas PDN Minta Tebusan Rp131 Miliar, Menkominfo: Pemerintah Tidak akan Bayar

Kompas.tv - 24 Juni 2024, 18:41 WIB
peretas-pdn-minta-tebusan-rp131-miliar-menkominfo-pemerintah-tidak-akan-bayar
Foto arsip. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat menerima kunjungan perwakilan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) dan Ipsos Indonesia di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (20/06/2024). Budi Arie memastikan pemerintah tidak akan membayar permintaan uang tebusan seperti yang diminta peretas sistem Pusat Data Nasional (PDN). (Sumber: Biro Humas Kominfo)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah data dalam sistem Pusat Data Nasional (PDN) terkunci akibat dari serangan siber Ransomware lock bit 3.0

Untuk membuka data dalam sistem PDN, pelaku peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp131 miliar (1 dolar AS Rp16 ribu).

Direktur Network dan IT Solutions Telkom Herlan Wirjanako menjelaskan tebusan didapat setelah tim melakukan penelusuran di dark web atau jaringan website rahasia yang berada di wilayah tidak tampak atau underground.

Dark web populer sebagai tempat jual beli barang ilegal, seperti data pribadi yang dibocorkan oleh peretas.

"Jadi memang di dark web itu, kami jalan ke sana, kami ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta dollar AS," ujar Herlan Wirjanako saat konferensi pers di Gedung Kominfo, Senin (24/6/2024). Dikutip dari Kompas.com

Baca Juga: Pusat Data Nasional Diserang Ransomware, Pelaku Minta Tebusan Rp131 Miliar

Terpisah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan, pemerintah tidak akan membayar permintaan dari pihak peretas sistem PDN.

Budi Arie meski sistem PDN mengalami gangguan, data masyarakat tetap aman. Adapun saat ini tim gabungan dari BSSN, Kominfo, Cybercrime Polri masih bekerja untuk mengungkap identitas peretas tersebut. 

Pihaknya masih menelusuri dan masih enggan mengungkap pihak mana yang melakukan peretasan. Sebab saat ini tim gabungan sedang mendalami kasus serangan siber ke PDN yang terjadi pada Kamis (20/6) pekan lalu itu.

"(Pemerintah) tidak akan (tidak akan membayar permintaan peretas)," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6).

"Kita evaluasi. Ini sebentar lagi kita umumkan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lagi evaluasi," sambunt Budi Arie. 


 




Sumber : Kompas TV/Kompas.com




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x