Kompas TV nasional politik

Di Rakernas V PDIP, Puan Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Demokrasi Indonesia

Kompas.tv - 26 Mei 2024, 15:02 WIB
di-rakernas-v-pdip-puan-sebut-pemilu-2024-terburuk-dalam-sejarah-demokrasi-indonesia
Puan Maharani saat ditemui seusai debat kelima capres, Minggu (4/2/2024) (Sumber: KOMPAS.com/Labib Zamani)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani menyebut, penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. 

Hal itu ia katakan saat membacakan salah satu poin rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/4/2024).

"Rakernas V partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia," kata Puan. 

Baca Juga: Singgung Pemilu 2024 Curang, Megawati: KPU Diam, Bawaslu Enggak Ada Suara

Puan menjelaskan, penilaian Pemilu 2024 paling buruk disebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang atau money politics.

"Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu," katanya.

Untuk itu, Rakernas V PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik. Rakernas V PDIP juga merekomendasikan penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

Selain itu, Rakernas V PDIP menilai peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang atau checks and balances. Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu.


Lalu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDIP di DPR agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila untuk penguatan pelembagaan partai.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang

"Mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan," katanya.



Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA



Close Ads x