Soal Struktur Kabinet Prabowo-Gibran, Wapres Ma ruf Amin: yang Pasti Harus Diisi oleh Profesional

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan saran terkait struktur kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ma’ruf menyarankan agar sosok-sosok yang dipilih untuk mengisi kursi kabinet berasal dari kalangan profesional. Dengan demikian, anggota kabinet tak hanya berasal dari kalangan politisi.

“Saya kira yang pasti harus diisi oleh profesional,” kata Ma’ruf usai menghadiri acara halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Baca Juga: Prabowo Berencana Tambah Menteri di Kabinet Baru, Presiden Jokowi: Enggak Tanya ke Saya

“Cuma profesional itu bisa dia mempresentasikan partai politik-partai politik, bisa juga yang lainnya nanti tergantung tentu negosiasi-negosiasinya,” sambungnya, dikutip dari Antara.

Terlepas dari latar belakangnya, sosok yang akan menduduki jabatan ini harus dipastikan mampu bekerja secara profesional.

"Profesionalnya ya profesional politisi atau profesional yang non-politikus apa dari ormas apa dari profesional murni sebab dalam menjalankan tugas, menteri-menteri itu harus profesional," tutur Wapres Ma'ruf Amin.

Terkait hal itu, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya mengatakan bahwa struktur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan banyak diisi oleh kalangan profesional.

Namun demikian, ia belum bisa mengungkapkan lebih jauh mengenai struktur kabinet. Ia meminta publik untuk menunggu keputusan Prabowo.

“Ya banyak profesional, nanti ya, kalau urusan kabinet nanti, itu keputusan di Pak Prabowo selaku Presiden Terpilih,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

Baca Juga: PKB Bantah Dapat Jatah 2 Kursi di Kabinet Prabowo-Gibran: Belum Sampai Sejauh Itu

Kabinet Prabowo-Gibran tambah jumlah kementerian

Pembahasan mengenai kabinet Prabowo-Gibran ini juga berkaitan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman yang mengatakan ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya.

"Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar," ujarnya, Senin (6/5).