Kompas TV nasional rumah pemilu

PAN Yakin Hakim MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar terkait Pilpres 2024

Kompas.tv - 9 April 2024, 18:15 WIB
pan-yakin-hakim-mk-tolak-gugatan-anies-dan-ganjar-terkait-pilpres-2024
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas.tv)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan sengketa Pilpres 2024.

Seperti diketahui, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak terima hasil Pilpres 2024 dan mengajukan gugatan ke MK. 

Menurut Saleh, gugatan yang diajukan kubu Anies dan Ganjar lebih menyerang kepada pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) daripada mempermasalahkan administrasi pemilu.

Baca Juga: DKPP Jawab Hakim MK Soal Hanya Beri Sanksi Peringatan Keras Terus ke Ketua KPU

"Secara ringan bisa disebut bahwa yang digugat itu Presiden Jokowi (Joko Widodo). Katanya ada penyalahgunaan kekuasaan. Ada pelanggaran etik. Ada pembagian sembako, dan lain-lain. Katanya, semua itu untuk memenangkan paslon 02 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka)," katanya kepada wartawan, Selasa (9/4/2024).

Oleh sebab itu, Saleh meyakini MK akan menolak gugatan yang diajukan kubu Ganjar dan Anies.

"Nanti di akhir, MK akan memastikan kemenangan ini adalah kemenangan paslon 02. Tinggal bagaimana semua pihak kembali bersatu. Tidak ada lagi saling hujat. Semua prosedur telah dilalui dengan baik. Kalau masih penasaran, 5 tahun lagi kita bertanding," katanya.

Saleh menilai semua yang dituduhkan kubu Anies dan Ganjar tidak terbukti dalam persidangan di MK.

"Jokowi tidak pernah ikut kampanye. Bagi sembako adalah bagian dari program rutin pemerintah. Tidak dimaksudkan untuk memenangkan paslon tertentu," ujar Saleh.

Dia menyebut permasalahan etik di MK tak masuk dalam ranah sengketa pemilu.

Baca Juga: Pengamat Prediksi Pertemuan Prabowo-Megawati setelah MK Putus Gugatan Sengketa Pilpres

Selain itu, kata dia, hadirnya empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang tersebut semakin mengonfirmasi tidak ada pelanggaran baik dari sisi penganggaran, maupun implementasi program. 

"Gugatan yang diajukan tentu semakin lemah. Persidangannya terbuka. Banyak anggota masyarakat yang semakin paham dan mafhum," kata Saleh.


 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x