Kompas TV nasional politik

Pengamat: Koalisi Perubahan dan Pendukung Ganjar-Mahfud akan Bubar jika MK Tolak Gugatan Pilpres

Kompas.tv - 8 April 2024, 13:08 WIB
pengamat-koalisi-perubahan-dan-pendukung-ganjar-mahfud-akan-bubar-jika-mk-tolak-gugatan-pilpres
Mantan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus selaku Kapten memegang kostum Timnas Pemenangan pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Selasa (14/11/2023). (Sumber: KOMPAS TV)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalis Perubahan yang mendukung capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dinilai akan bubar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Anies-Muhaimin. 

Tak hanya Koalisi Perubahan, kerja sama PDI Perjuangan, PPP, Partai Perindo dan Partai Hanura juga diprediksi ikut bubar. 

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai PKB dan Partai NasDem di Koalisi Perubahan akan bergabung di Koalisi Indonesia Maju pendukung Parbowo Gibran.

Menurutnya PKB dan NasDem lebih memikirkan keuntungan politik dalam lima tahun ke depan, dibanding harus berseberangan dengan pemerintah.

Terlebih KIM juga membuka pintu bagi partai lain yang ingin bergabung dan mendukung pemerintahan selanjutnya. 

Baca Juga: Prabowo Bangun Koalisi Besar, Nasdem dan PKB Merapat?

Di sisi lain bergabungnya PKB dan NasDem membuat tensi politik mereda dan memperkuat stabilitas nasional dalam mendukung program pemerintah selanjutnya. 

"Koalisi Perubahan bepeluang bubar bila putusan MK menolak gugatan paslon 01 dan 03. PKB dan NasDem tampaknya akan bergabung ke KIM untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka," ujar Jamiluddin, dikutip dari Kompas.com, Senin (8/4/2024). 

Jamiluddin menambahkan berbeda dari PKB dan NasDem, PKS dinilai akan berada di luar pemerintah bersama PDI Perjuangan. 

Menurutnya dua partai tersebut memiliki ideologis, sehingga akan lebih menunjukkan sikap agresif dan aktif bila menjadi oposisi. Sebab, peran oposisi tetap diperlukan dalam sebuah negara. 

"Tanpa oposisi yang kuat, tentu check and balances akan melemah. Hal ini akan menjadi peringatan dini bagi meredupnya demokrasi di Indonesia," ujarnya. 


 



Sumber : Kompas TV/Kompas.com


BERITA LAINNYA



Close Ads x