Airlangga Ungkap Tak Ada Arahan Khusus dari Presiden Jokowi untuk Jadi Saksi di MK

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dirinya tak mendapatkan arahan khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK pada hari ini. 

"Arahan khususnya tidak ada. Dijelaskan sesuai dengan tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri, ya," kata Airlangga di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Dia mengatakan Jokowi meminta para menteri memberikan kesaksian sejelas-jelasnya di depan hakim MK. 

Baca Juga: Hakim MK Arief Hidayat Jelaskan Alasan 4 Menteri Tidak Disumpah di Sidang Sengketa Pilpres

"Arahan Pak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya," ujarnya.

Selain Airlangga, MK juga meminta keterangan dari Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan alasan empat menteri yang dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak diambil sumpah.

Arief menjelaskan bahwa keempat menteri ini tidak disumpah saat sidang dimulai karena sudah disumpah pada saat dilakukan pelantikan sebagai menteri.

Baca Juga: Keterangan Menko PMK Muhadjir Effendy soal Pentingnya Bansos Jaga Daya Beli Masyarakat Miskin

“Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di Istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini,” ucap Arief, sebagaimana dikutip dari Breaking News Kompas TV.