Kehadiran Sandiaga Uno Dinilai Tak Punya Efek Elektoral Buat PPP, Ada Evaluasi Besar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal melakukan evaluasi besar terkait capaian Pemilu 2024. 

Pihak pertama yang akan dimintai laporan pertangungjawaban yakni Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno. 

Sejak resmi menjadi anggota PPP Rabu (14/6/2023), Sandi ditugaskan untuk memimpin pemenangan PPP di Pemilu 2024. 

Tugas tersebut datang dari Plt Ketua Umum PPP Mardiono saat Rapimnas VI PPP Juni 2023 lalu. 

Mardiono menilai Sandi cocok di posisi tersebut karena mantan Cawapres Prabowo Subianto itu punya elektoral tinggi yang diharapkan bisa membawa kesuksesan bagi PPP di Pemilu 2024.

Baca Juga: PPP Gagal Lolos ke DPR, Sandiaga Uno: Saya Diminta Tak Komentar

Nyatanya kehadiran Sandi di PPP tidak serta merta membawa efek elektoral bagi partai. Di Pemilu 2024, partai berlambang Ka'bah itu tidak lolos ambang batas parelemen 4 persen. 

Penetapan hasil perolehan suara nasional, PPP mendapat 5.878.777 suara atau 3,87 persen dari 151.796.630 suara sah nasional. 

Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur tidak memungkiri potensi adanya evaluasi terhadap Sandiaga Uno sebagai Ketua Bappilu PPP. 

Abdullah menjelaskan meski Bappilu adalah badan Ad hoc dan bukan badan permanen. Sandi tetap memberi laporan pertanggungjawaban ke DPP terkait capaian PPP di Pemilu 2024. 

"Kalau lihat data kuantitatif memang Bang Sandi efeknya belum terlihat kalau lihat data kuantitatif ya gitu. Buktinya ya itu tadi malah turun," ujar Abdullah di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Kamis (21/3/2024) dikutip dari Kompas.com. 

Baca Juga: PPP Tolak Hasil Pemilu 2024, Romahurmuziy Sebut Suara Partainya Digembosi Usai Pencoblosan

Lebih lanjut Abdullah juga tidak menyangka perolehan suara PPP di Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang 51 tahun PPP berdiri. 

Harapan PPP untuk lolos ambang batas parlemen hanya di Mahkamah Konstitusi. Itupun PPP harus bisa memuktikan selisih suara yang dicurangi. 

"Sejarah dari tahun 1973 itu sudah 51 tahun baru tahun ini PPP dinyatakan tidak lolos oleh KPU dan kami tentu kaget juga prihatin," kata Abdullah.