Adian Napitupulu: Pengajuan Hak Angket DPR Tinggal Tunggu Perintah Megawati

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengajukan hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. 

Namun, kata dia, PDIP masih menunggu instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

Baca Juga: Wasekjen PKB: 5 Anggota Fraksi Telah Tanda Tangani Pengajuan Hak Angket DPR

"Kita sudah yakin tinggal menunggu perintah ketua umum," kata Adian di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dia menyebut pihaknya kini masih mengkaji naskah akademik untuk pengajuan hak angket. 

"Kita memanggil puluhan profesor untuk mengkaji itu. Politisi-politisi senior kita panggil, kita minta diskusikan soal ini. Seluruh kelompok elemen-elemen kita undang mendiskusikan hal itu. Kenapa? Saya diajarkan jangan pernah melangkah setengah-setengah," katanya.

Politikus PDIP lainnya, Masinton Pasaribu, mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya agar hak angket tak sebatas usulan, tapi bisa disetujui. 

"Nanti kita mensinkronisasi data-data dan juga perundang-undangan yang akan kita dalami dalam proses hak angket nanti. Jadi komunikasi lintas partai terbangun lah," katanya.

Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan pihaknya akan menjalin komunikasi intens dengan PDIP terkait pengajuan hak angket. 

Baca Juga: Massa Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Serukan Tuntutan Hak Angket dan Minta Jokowi Mundur

“Tentu pasti didahului dan fraksi PDIP secara resmi memastikan dulu, sikapnya seperti apa. Karena sampai hari ini kita masih nunggu belum ada sikap resmi,” kata Huda di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Ia menjelaskan, komunikasi dengan partai berlambang banteng moncong putih itu penting karena PDIP memiliki kursi terbesar di parlemen.

“Kursi fraksi PKB, fraksi NasDem, fraksi PKS enggak cukup 288, hanya 167. Jadi masih sangat jauh sekali. Karena itu, saya kira menjadi sangat penting, dalam politik ada fatsunnya. Karena kita fraksi yang relatif secara kelembagaan masih di bawah PDIP, kita nunggu,” kata Huda.