Hasto PDI-P: Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU, Suara PSI Dibesar-Besarkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengklaim terdapat "kekuatan besar" di belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berupaya mengintersep hasil hitung cepat (quick count).

Hasto mengaku telah berbicara dengan para pakar teknologi informasi terkait anomali pada hitungan Sirekap tersebut.

"Kami bertemu dengan pakar IT, tidak hanya terkait dengan KPU, (tapi) ada kekuatan besar di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang di-intercept,” kata Hasto di Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Menurut Hasto, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi salah satu pihak yang diuntungkan dalam supaya tersebut. Sedangan partai pengusung Ganjar-Mahfud dan partai lain ada yang dirugikan.

Baca Juga: Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Dominan di Jateng, Berapa Suara AMIN dan Ganjar-Mahfud?

Hasto pun mengklaim perolehan suara Ganjar-Mahfud "diganggu" dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, ia mengklaim suara Ganjar-Mahfud telah "dikunci" sebatas 17 persen.

“Kemudian PSI dibesar-besarkan (suaranya). Sementara, partai yang mendukung Pak Ganjar-Mahfud dikecil-kecilkan. PDI-P dikecil-kecilkan, PPP dikecil-kecilkan. Bahkan nanti bisa tercatat bahwa pemerintahan rezim saat ini menghilangkan sejarah partai Kakbah (PPP),” katanya.

Selain itu, Hasto menyebut Partai Gerindra juga terdampak gangguan. Menurutnya, partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu turun peringkat karena ada upaya tertentu.

“Exit poll itu pernah menunjukan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomordua (perolehan suaranya). Lalu ada suatu upaya mengintersep quick count untuk legislatif, sehingga akhirnya Partai Gerindra (hasil suaranya) muncul ketiga," kata Hasto dikutip dari VOD Kompas.tv.

Hasto menegaskan pihaknya berkomitmen menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, Hasto menolak usul Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim tentang perjanjian tertulis untuk mendorong hak angket.

Hasto menilai kesepakatan mengenai angket tidak perlu perjanjian tertulis. Menurutnya, hak angket mesti digulirkan berdasarkan keresahan bersama tentang penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Sehingga ketika semua dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah yang buruk dan brutal, pemilu di mana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada paslon 02, maka semua bergerak,” kata Hasto.

“Maka komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu."

Baca Juga: Soal Hak Angket, Koalisi Perubahan Ingin Ajukan Syarat ke PDI-P, Supaya Tidak Ada Dusta