Ramai soal Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Wapres Ma'ruf Amin Beri Respons Ini

TANGERANG, KOMPAS.TV - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin merespons wacana penggunaan dana pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis. Ma'ruf menyampaikan bahwa penggunaan dana bos untuk makan siang gratis itu sebatas perkiraan saja.

Eks ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyebut penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan arahan presiden atau rencana resmi pemerintah.

Penganggaran tahun 2025 untuk mengakomodasi program pemerintahan selanjutnya disebutnya belum ditetapkan.

Baca Juga: Legislator PKS Soroti Program Makan Siang Gratis: Jangan Sampai Utak-Atik Dana BOS

Ma'ruf mengakui bahwa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi akan mengantisipasi program pemerintah mendatang untuk tahun anggaran 2025. Namun, program yang akan dimasukkan belum spesifik.

"Seperti dikatakan Presiden bahwa untuk itu maka pemerintah mengantisipasi apa-apa yang menjadi program pemerintah yang akan datang baru nanti akan dimasukkan yang mana," kata Ma'ruf usai meresmikan balai latihan kerja (BLK) di Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

"Itu belum spesifik masuk, seperti dananya dari mana itu belum."

Sebelumnya, wacana penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis menuai protes dari berbagai pihak. Makan siang gratis merupakan program unggulan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kini unggul telak di Pilpres 2024. 

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengkritik wacana penggunaan dana BOS tersebut dan menilai lebih baik pemerintah membuat kementerian baru untuk makan gratis. Menurutnya, memasukkan program makan siang gratis ke dalam tanggungan dana BOS justru akan menyultikan sekolah.

"Sebaiknya bikin Kementerian Makan Siang Gratis aja sekalian, ketimbang kita harus masukkan Dana BOS yang mungkin jumlah angkanya sedikit dengan dijejali anggaran yang begitu besar," kata Andreas di Gedung DPR, Jakarta, Senayan, Rabu (6/3).

"Sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggung jawab dengan segala pertanggungjawaban itu. Jadi saya kira mungkin ada evaluasi khusus."

Baca Juga: Demokrat Ungkap Obrolan AHY dan Prabowo, Singgung Kabinet 2024-2029 hingga Gebuk Mafia Tanah