Golkar Ingatkan Posisi Menteri Terbatas, Tidak Ada Gunanya Bergabung cuma Kepengin jadi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Golkar mengingatkan kementerian di kabinet sangat terbatas, untuk itu partai di luar Koalisi Indonesia Maju yang ingin bergabung di pemerintahan selanjutnya tidak kecewa jika tak mendapat jatah menteri. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo mengakui kerja sama dalam membangun bangsa sangat penting. Akan tetapi bukan berarti jika telah gabung ke pemerintah, harus mendapatkan posisi. 

Semakin banyak unsur yang bergabung, artinya semua harus menyadari ada keterbatasan posisi yang harus diisi dalam kabinet pemerintahan nanti.

Menurutnya hal tersebut tidak disadari oleh partai yang ingin bergabung, konsep penggabungan nantinya berakhir menjadi tidak efektif dan efisien. 

"Oleh karena itu, penggabungan ini proporsional saja begitu. Tetapi, semua harus bersepakat untuk itu. Kalau kita bicara konsepnya itu efisiensi dan efektivitas, ya, tidak ada gunanya kalau bergabung itu tujuannya adalah semuanya kepengin jadi menteri," ujar Firman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (24/2/2024). Dikutip dari Kompas.id. 

Baca Juga: AHY hingga Budi Arie, Siapa Saja yang Diajak Gabung ke Kabinet Prabowo-Gibran?

Firman menambahkan pembagian "kue" kekuasaan tidak melulu harus di kementerian, tetapi bisa di banyak tempat lain. Mereka bisa berpartisipasi melalui legislatif, dunia usaha, atau bahkan di sektor yudikatif.

Di isi lain Firman juga tidak sepakat apabila kekritisan parpol di parlemen nanti, menjadi berkurang karena telah bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah. 

Ia menilai meski berada di pemerintahan, parpol tersebut juga boleh mengkritik kebijakan pemerintahan selama isinya obyektif, konstruktif, dan proporsional.

"Kalau menteri itu melakukan kebijakan yang salah, kita diam, tidak seperti itu. Check and balances itu, tetap penting." ujar Firman.

Begitu pula bagi partai yang bakal menjadi oposisi. Menurut Firman tidak baik pula jika kemudian mereka ingin menjatuhkan kekuasaan atau pemerintahan. Namun, mereka cukup memberikan peringatan.

Baca Juga: Belum Disahkan KPU Komposisi Menteri Prabowo-Gibran Sudah Beredar, Ini Nama-nama yang Masuk

"Jangan berlebihan. Jangan dikit-dikit hak angket. Indonesia ini negara yang sangat besar, dengan kemajuan yang sedemikian rupa dan besar. Nah, itu yang harus kita jaga. Jangan semua dibesar-besarkan karena perbedaan pendapat," ujar Firman.

Adapun Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran terdiri dari delapan partai, meliputi empat partai yang saat ini memiliki kursi di DPR, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. 

Empat lainnya, partai baru dan nonparlemen, yakni Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garuda.

Saat menyampaikan pidato kemenangan di Pilpres 2024, Rabu (14/2/2024), Prabowo menyampaikan keinginannya merangkul semua unsur. 

Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pendekatan ke partai politik pengusung capres-cawapres pesaing Prabowo-Gibran, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, untuk bergabung. Ada lima partai pengusung kedua pasangan calon itu, PDI-P, PPP, Nasdem, PKB, dan PKS.