Kompas TV nasional rumah pemilu

Survei Litbang Kompas: 55 Persen Pemilih yang Tidak Puas Pemerintahan Jokowi Coblos Anies-Muhaimin

Kompas.tv - 15 Februari 2024, 08:35 WIB
survei-litbang-kompas-55-persen-pemilih-yang-tidak-puas-pemerintahan-jokowi-coblos-anies-muhaimin
Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Posko Pemenangan 01 di Jakarta, Rabu (14/2/2024). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Dian Nita | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Survei Litbang Kompas pasca-Pemilu 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 55 persen pemilih yang tidak puas dengan pemerintah Presiden Jokowi mencoblos pasangan calon capres-cawapres nomor urut 2, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

DIkutip dari Kompas.id, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari survei Litbang Kompas pra-Pemilu 2024 yang hanya mencatat sebanyak 34,4 persen pemilih.

Persentase dukungan pemilih yang tak puas dengan pemerintah Jokowi kepada Anies-Muhaimin itu tertinggi dibandingkan dengan dua paslon lainnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pada Prabowo-Gibran, pemilih yang tak puas dengan pemerintah Jokowi hanya sebesar 27,2 persen yang mencoblos paslon nomor urut 2 itu.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Pemilih yang Puas dengan Pemerintahan Jokowi Pilih Prabowo-Gibran

Sementara itu, hanya 9,3 persen pemilih yang tak puas dengan pemerintah Jokowi mencoblos paslon nomor urut 2, Ganjar-Mahfud.

Hal itu mengonfirmasi pilihan politik pasangan Anies-Muhaimin yang berseberangan langkah dengan pemerintahan Jokowi sejalan dengan karakteristik para pendukungnya.


 

Terlebih, semakin intensifnya kehadiran Presiden Jokowi di berbagai pelosok negeri acap kali dilekatkan dengan tudingan keberpihakan Presiden kepada salah satu pasangan capres-cawapres.

Baca Juga: KPU Buka Suara terkait NIK Janggal di Cek DPT Online: Salah Input dan Sudah Diperbaiki

Pewacanaan terhadap netralitas Presiden pun kian bergema, baik dari sisi legalitas hukum maupun tataran etik.

Dalam pandangan publik, kehadiran Presiden dalam berbagai aktivitas kunjungan kerjanya pada masa kampanye pemilu tidak lepas dari perdebatan.



Sumber : Kompas.id


BERITA LAINNYA



Close Ads x