Menteri Sri Mulyani, Retno dan Basuki Kompak Nyoblos Pakai Baju Hitam, Jokowi dan Airlangga Putih

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Joko Widodo turut menggunakan hak suara ketika hari pemungutan suara pada Rabu (14/2/2024). Para pejabat kabinet Jokowi sebagian mengenakan pakaian serba hitam saat menggunakan hak suara, sebagian memakai baju putih, sebagian memakai batik.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) 73 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2). Sri Mulyani terpantau menggunakan kemeja hitam saat mencoblos.

Usai memilih, Sri Mulyani berharap pemimpin selanjutnya dapat menjaga kepercayaan rakyat dan perekonomian Indonesia. Menurutnya, jika sistem dan proses demokrasi dilaksanakan dengan baik, kepercayaan rakyat akan terjaga.

Baca Juga: Media Asing Soroti Pemilu Indonesia: Pemilu Satu Hari Terbesar di Dunia

“Jaga amanah, jaga kepercayaan rakyat, jaga Indonesia, jaga perekonomian kita. Itu adalah suatu tugas dan kewajiban,” kata Sri Mulyani dikutip Antara.

"Kalau sistem bagus, proses bagus, masyarakat percaya, insyaallah hasilnya akan baik, ekonominya juga baik,” lanjutnya.

Menteri Luar Negeri RI juga terpantau mengenakan baju hitam ketika memilih di TPS 156 Kompleks Pesona Khayangan Depok, Jawa Barat. Retno berharap siapa pun yang mengisi pemerintahan Indonesia dapat melanjutkan keberhasilan diplomasi RI yang telah dicapai.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terpantau mengenakan batik berwarna hitam. Sedangkan Menteri Sosial Tri Rismaharani tampak mengenakan batik dengan warna motif kecokelatan dan jilbab hitam.

Presiden RI Joko Widodo sendiri mengenakan baju putih saat mencoblos di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenakan kemeja putih bermotif kotak-kotak saat mencoblos di TPS 005 Melawai, Jakarta Selatan.

Usai mencoblos, Jokowi berpesan kepada masyarakat bahwa dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat dilaporkan langsung ke Bawaslu. Ia menekankan semua pihak harus mengikuti mekanisme yang ada.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan, kalau ada kecurangan (Pemilu 2024), bisa dilaporkan ke Bawaslu," kata Jokowi.

"Kemudian kalau masih belum (tuntas), masih bisa (mengajukan) ada gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Saya kira mekanisme seperti itu yang harus semuanya mengikuti," lanjutnya.

Baca Juga: Quick Count Litbang Kompas Data Masuk 50%: Anies 22,82%, Prabowo 59,88%, Ganjar 17,3%