Gejayan Memanggil: Massa Aksi Bawa Replika Guillotine dan Peragakan Eksekusi, Tuntut Rezim Diadili

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Massa aksi “Gejayan Memanggil” menggelar aksi teatrikal ketika demonstrasi di pertigaan Jalan Colombo-Jalan Affandi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (12/2/2024). Massa membawa replika guillotine dan memeragakan eksekusi di pertigaan dalam aksi tersebut.

Massa yang menamakan diri Jaringan Gugat Demokrasi menuntut pemerintahan Joko Widodo diadili karena dituduh “membunuh demokrasi” Indonesia.

Berdasarkan pantauan Kompas TV, Senin (12/2), massa menggelar aksi teatrikal dengan tokoh seorang berkemeja kotak-kotak yang naik ke pikap yang memuat guillotine. Orang itu mengenakan topeng yang mirip wajah Joko Widodo.

Baca Juga: Aksi "Gejayan Memanggil Kembali" Digelar Hari Ini, Soroti Isu Praktik Pemilu Kotor dan Intimidasi

Orang itu kemudian dibawa ke mulut guillotine lalu massa memeragakan eksekusi. Massa menyambut dijatuhkannya “pisau” guillotine dengan menyanyikan “Darah Juang.”

"Jaringan Gugat Demokrasi sebagai kolektif perlawanan mengajak setiap lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan masa depan demokratis dan adil yang tentunya hanya bisa terjadi jika menghancurkan dan mengadili rezim Jokowi,” kata seorang orator ketika aksi teatrikal berlangsung.

Demonstrasi bertajuk “Aksi Sejagad” ini membawa berbagai tuntutan terkait praktik pemilu, pembangunan, hingga kemiskinan.

“Bukannya mengatasi masalah-masalah rakyat, Jokowi dan kroni-kroninya malah membunuh demokrasi dengan sadis di akhir masa jabatannya. Pun, tengah melaksanakan dinasti politiknya,” demikian rilis Gejayan Memanggil dalam Instagram-nya.

“Demokrasi tengah berada dalam kondisi darurat. Otoritarianisme telah mencengkeram demokrasi rakyat. Inilah saatnya rakyat bersatu untuk memenggal otoritarianisme oligarki, sebagaimana Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 dan Reformasi Indonesia tahun 1998.”

“Bukan lagi saat berdiskusi, apalagi bernegosiasi. Kami mengajak saudara-saudara sekalian turun ke jalan. Aksi sipil bersama ini harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk akademisi, guru besar, hingga tokoh agama.”

Baca Juga: Petisi Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Ambisi Kekuasaan Jokowi dan Kroninya