Kompas TV nasional rumah pemilu

Penjelasan KPU soal Aturan Pengumuman Hasil Hitung Cepat Pemilu di Luar Negeri

Kompas.tv - 12 Februari 2024, 12:41 WIB
penjelasan-kpu-soal-aturan-pengumuman-hasil-hitung-cepat-pemilu-di-luar-negeri
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari membuka debat capres-cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (12/12/2023). KPU menegaskan bahwa Pengumuman hasil hitung cepat atau quick count pemungutan suara di luar negeri hanya boleh dilakukan setelah pemungutan suara di dalam negeri usai (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengumuman hasil hitung cepat atau quick count pemungutan suara di luar negeri hanya boleh dilakukan setelah pemungutan suara di dalam negeri usai.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

Ia menegaskan, pihak ketiga tidak boleh mengumumkan hasil hitung cepat atau exit poll hasil pemungutan suara di luar negeri secara prematur.

"Pengumuman hasil hitung suara (quick count atau exit poll) hanya boleh diumumkan setelah pemungutan suara dalam negeri (wilayah Indonesia Barat/WIB) telah selesai," kata Hasyim, dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Kata Anggota PPLN Seoul soal Pelaksaan Pemilu 2024 Bagi WNI di Korea Selatan

Hasyim juga menjelaskan aturan mengenai pelaksanaan hitung cepat pemilihan umum (pemilu).

Menurutnya, dalam UU Pemilu, diatur bahwa pelaksana hitung cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Mereka juga wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu.

Hasyim Asy'ari juga menjelaskan bahwa berdaarkan UU Pemilu, prakiraan hasil hitung cepat baru boleh diumumkan paling cepat 2 jam setelah pencoblosan di wilayah Indonesia bagian barat.

Tujuannya, agar hasil penghitungan cepat tersebut  tidak memengaruhi pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya.

Pelaksana hitung cepat yang tak membeberkan sumber dana, metodologi, tak mengumumkan bahwa perhitungan itu bukan hitungan resmi KPU, dapat dianggap melakukan tindak pidana pemilu.

Pengumuman hitung cepat yang dilakukan sebelum pencoblosan selesai di Indonesia bagian barat juga dapat dianggap tindak pidana pemilu.

Baca Juga: Begini Situasi Pemilu 2024 Bagi WNI yang Berada di Jepang, Rusia dan Mumbai

Sebagai informasi, pemungutan suara di luar negeri memang digelar lebih dulu daripada di dalam negeri.

Ada sejumlah negara yang menyelenggarakannya pada 10, 11, 12, dan 13 Februari 2024.

Para pemilih di luar negeri yang menggunakan hak pilihnya melalui metode pos bahkan sudah dikirimi surat suara sejak 3 Februari 2024.


 



Sumber : Kompas.com, Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x