Kompas TV nasional politik

Puan Temui Perwakilan Kepala Desa, APDESI dkk Sepakat Pengesahan RUU Desa setelah Pemilu 2024

Kompas.tv - 6 Februari 2024, 14:14 WIB
puan-temui-perwakilan-kepala-desa-apdesi-dkk-sepakat-pengesahan-ruu-desa-setelah-pemilu-2024
Puan Maharani saat ditemui seusai debat kelima capres, Minggu (4/2/2024). Puan Maharani bertemu dengan perwakilan massa demonstrasi kepala desa yang menuntut pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setelah beraudiensi, perwakilan kades dilaporkan sepakat menunggu pengesahan RUU Desa hingga setelah Pemilu 2024. (Sumber: KOMPAS.com/Labib Zamani)
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan perwakilan massa demonstrasi kepala desa yang menuntut pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setelah beraudiensi, perwakilan kades dilaporkan sepakat menunggu pengesahan RUU Desa hingga setelah Pemilu 2024.

Puan menerima perwakilan kades didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Gedung Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024). Hadir pula dalam pertemuan yakni Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto dan Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

Pertemuan antara Puan dan perwakilan kades digelar sebelum Rapat Paripurna penutupan masa persidangan III tahun sidang 2023-2024 DPR hari ini. Ada 21 perwakilan kades yang bertemu dan berdialog dengan Puan. 

Baca Juga: Demo Apdesi di Depan DPR Ricuh, Massa Lempar Botol ke Dalam Gedung

Sementara itu, massa kades diwakili oleh koordinator organisasi-organisasi kades, Asri Anas. Ia mewakili jajaran dalam sosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Parade (Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa) Nusantara, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABDSI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Kepala Desa (AKD).

“Komitmen kami di DPR, desa ke depan harus semakin baik dan makmur. Kami hadir untuk menyelesaikan Revisi UU Desa," kata Puan dalam siaran pers yang diterima Kompas TV, Selasa (6/2/2024).

Puan menyatakan, pembahasan RUU Desa setelah Pemilu 2024 demi menjaga kondusivitas sekaligus menghindari konflik kepentingan karena periode jelang Pemilu amat sensitif.

“Jangan ada lagi anggapan kami menghalang-halangi Revisi UU Desa. Kami dukung aspirasi kepala desa tapi ada mekanisme yang dilalui lagi. Apa yang jadi harapan bapak-bapak sudah kami laksanakan, tinggal mekanisme selanjutnya," kata Puan.

Mantan Menko PMK itu meminta jajaran kades untuk membantu menyukseskan gelaran Pemilu 2024. Ia berharap perangkat desa dapat turut serta menjaga dan menciptakan kondusivitas sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan lancar serta damai.

“Sebentar lagi pencoblosan, tolong jaga desa agar aman, damai, tertib. Biarkan rakyat memilih pemimpinnnya Indonesia terus bersatu dan utuh,” kata Puan.

Sementara itu, Asri Anas yang mewakili massa kades mengucapkan terima kasih karena pihak DPR telah menerima untuk beraudiensi. 

Asri Anas menyatakan, massa memahami adanya mekanisme yang sudah berjalan mengenai RUU Desa. Menurutnya, para kades menerima keputusan dewan mengenai waktu pembahasan RUU Desa yang akan dilanjutkan usai pelaksanaan Pemilu.

“Sudah paham semua, Ibu Ketua. (Mekanisme) sudah ada kesepakatan tingkat I, tinggal ada rapat-rapat selanjutnya sesuai mekanisme di DPR sampai pengambilan keputusan II (paripurna pengesahan),” kata Asri Anas.

“Tidak masalah kalau pengesahan revisi setelah Pemilu 2024. Yang penting teman-teman tahu substansinya sudah disepakati,” ujarnya.


Asri Anas pun meminta maaf usai demonstrasi kades di depan Gedung DPR pada Kamis (1/2) lalu berlangsung rusuh. Massa sempat memblokade jalan tol dan melubangi tembok pagar DPR dengan palu.

"Kami segera pulang, dan meminta maaf atas ucapan dan tindakan kami, terutama aksi sebelumnya yang merusak pagar DPR,” katanya.

Baca Juga: Debat Capres Terakhir Adem Ayem, Puan Maharani Optimis Ganjar-Mahfud Menang di Pilpres 2024



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x