Ditanya Masalah Pendidikan, Anies Singgung Kesejahteraan hingga Sertifikasi Guru

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kesejahteraan dan kompetensi guru dan dosen menjadi faktor utama untuk mewujudkan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hal tersebut menjadi jawaban Capres nomor urut 1, Anies Baswedan saat mendapat pertanyaan komitmen dan program yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, kompetensi guru dan dosen di segmen dua debat Capres terakhir, di JCC, Minggu (4/2/2024). 

Anies menilai selama ini kesejahteraan tenaga kependidikan, guru dan dosen masih diabaikan oleh para pemegang kebijakan. 

Menurutnya jika kesejahteraan tenaga pendidik, guru dan dosen tidak terangkat maka akan sulit berkonsentrasi mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Di sisi lain Anies menyoroti ada 700 ribu guru honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemudian ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi hingga masalah adminstrasi lainnya. 

Baca Juga: Saat Prabowo Setuju Anies soal Peningkatan Kualitas Guru dan Dosen: Beliau Mantan Menteri Pendidikan

"Kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi program yang kita akan kerjakan percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi PPPK. kemudian beasiswa untuk anak guru, dosen dan anak tenaga kependidikan," ujar Anies.

Jawaban Anies ini mendapat tanggapan dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Capes nomor urut 3, Ganjar Pranowo. 

Prabowo menilai secara garis besar penjelasan Anies sangat relevan dan setuju. Menurutnya Anies sangat menguasi bidang pendidikan lantaran pernah menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan di Kabinet Kerja. 

"Kita harus mengaudit, mengkaji sistem kita ini baik atau tidak, karena banyak sekali kebocoran alokasi dana yang diturunkan. Kita harus berani memperbaikin sistem yang kurang baik," ujar Prabowo. 

Sedangkan Ganjar menambahkan negera harus hadir untuk mendukung kesejahteraan tenaga kependidikan, guru dan dosen.

Baca Juga: Anies: Tujuan Pembangunan adalah Membangun Kebudayaan

Ganjar menjelaskan saat menjabat gubernur Jawa Tengah, ia membuat kebijakan untuk menaikkan gaji tenaga pendidik, guru dan dosen sebesar 10 persen dari UMP Jawa Tengah. 

"Ketika praktik baik ini kita bisa lakukan maka guru akan bekerja dengan baik dan dia dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat," ujar Ganjar.