Perguruan Tinggi Katolik Prihatin dengan Situasi Demokrasi: Hukum Disalahgunakan demi Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kritik kalangan akademisi terhadap situasi demokrasi Indonesia meluas jelang Pemilu 2024. Menyusul gelombang sivitas akademika yang menyoroti masalah demokrasi, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (Aptik) menerbitkan pernyatan sikap.

Para rektor dan ketua perguruan tinggi Katolik menyerukan kepada semua pihak agar menjaga pemilu berjalan damai dan demokratis. Pernyataan ini ditandatangani 24 rektor dan ketua perguruan tinggi Katolik di Indonesia.

Rektor Universitas Sanata Dharma Albertus Bagus Laksana menyampaikan bahwa pernyataan sikap ini bersumber dari keprihatinan atas munculnya "sikap-sikap tidak demokratis" dan penyelahgunaan kekuasaan.

Baca Juga: Sivitas Akademika Unpad Serukan Kritik ke Jokowi, Singgung Masalah Demokrasi, Nepotisme, Korupsi

”Kami semua, 24 rektor dan ketua perguruan tinggi Katolik, merasa prihatin karena kenegawaranan turun. Muncul sikap-sikap yang tidak demokratis serta penyalahgunaan kekuasaan. Hukum juga disalahgunakan demi kekuasaan, hal-hal yang tidak etis,” kata Bagus kepada Kompas.id, Sabtu (3/2/2024).

Aptik menilai saat ini terjadi praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, khsusunya terkait pemilu. Penegakan hukum dinilai semakin menyimpan dan terjadi kolusi, korupsi, nepotisme.

Oleh karena itu, para rektor dan ketua perguruan tinggi Katolik di Indonesia mengharapkan Presiden RI Joko Widodo dan segenap jajarannya agar menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik. Aptik meminta Jokowi dan jajarannya memegang teguh sumpah jabatan.

Aptik pun meminta penyelenggara pemilu untuk menjamin hak pilih warga negara dengan menggelar pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Selain itu, Aptik menyerukan kepada aparat negara, TNI, Polri dan ASN untuk tetap netral demi pemilu berkualitas. Asosiasi perguruan tinggi Katolik ini pun mengajak semua perguruan tinggi di Indonesia terlibat aktif mengawasi Pemilu 2024.

”Kami mengajak semuanya memperbaiki proses demokrasi dan menghentikan hal-hal yang tidak etis,” kata Bagus.

Baca Juga: Unhas Bergerak, Guru Besar hingga Mahasiswa Minta Jokowi Berada di Koridor Demokrasi