PKB soal Presiden Jokowi Berpihak dan Boleh Kampanye: Tanda Kepanikan, Ingin Langgengkan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai ada tanda kepanikan dari seorang Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga ia menyatakan akan berpihak dan kampanye di Pilpres 2024. 

Ia meyakini keberpihakan Presiden Jokowi tak akan membuat gentar pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Baca Juga: Buka Suara Soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud: Tunggu Waktu Tepat!

"Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan. Bagi pasangan AMIN, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat," kata Jazilul di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/1/2024). 

"Kami minta semuanya untuk pukul kentongan, membangunkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi, dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," sambungnya. 

Ia menyebut, keberpihakan Presiden Jokowi itu bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan yang saat ini ia genggam. 

"Jadi rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu," ujarnya.

Menurut dia, semangat reformasi yang digaungkan sejak 1998, yaitu anti korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. 

"Saya perlu ingatkan kembali kepada rakyat indonesia, KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa," ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut, seorang Kepala Negara itu boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024. 

Namun, saat berkampanye itu yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. 

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," sambungnya. 

Menurut dia, seorang presiden dan menteri itu selain pejabat publik juga merupaka seorang politikus. 

Oleh sebab itu, mereka memiliki hak politik yang mesti dijaga.

Baca Juga: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres 2024

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh."

"Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja," katanya.