Politikus Golkar Sebut Kepala Daerah Tak Perhatikan Guru Honorer, Pemerintah Pusat Harus Ambil Alih

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyebut banyak kepala daerah yang tak memperhatikan nasib guru honorer. Karena itu, ia menilai perlu untuk menjadikan guru sebagai pegawai pemerintah pusat, bukan pegawai pemerintah daerah.

Politikus Partai Golkar itu menilai para pemimpin di daerah kerap menganggap keberadaan guru-guru tak penting, sehingga nasib mereka terkatung-katung.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Tahun 2024 Target 1 Juta Guru Honorer jadi ASN PPPK

"Apa yang dilakukan kepala-kepala daerah saat ini menurut saya itu karena memang dia tidak merasa bahwa guru atau tenaga pendidik itu sesuatu yang paling penting di negeri ini," kata Nur kepada wartawan, Kamis (18/1/2024). 

Ia berharap tata kelola pendidikan langsung diserahkan kepada pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sehingga, nasib para guru honorer akan lebih jelas. 

"Karena itu, menurut saya, ini harus kita tarik ke pusat, jadi profesi guru itu adalah pegawai pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah, karena nanti di daerah yang uangnya kurang, tidak bisa untuk memenuhi," ujarnya. 

Ia mengingatkan, jangan sampai persoalan guru honorer menjadi warisan masalah untuk pemerintahan yang akan datang. 

Baca Juga: Guru Honorer di Lombok, Sukses Menjadi Guru Inovatif

“Jadi itu mungkin bagi saya persoalan sudah jelas dan sekarang bagaimana kita menyelesaikannya," katanya.