Kompas TV nasional rumah pemilu

Cak Imin Tanggapi Moeldoko soal Satpol PP Dukung Gibran: Menyakiti Nurani dan Etika

Kompas.tv - 4 Januari 2024, 15:26 WIB
cak-imin-tanggapi-moeldoko-soal-satpol-pp-dukung-gibran-menyakiti-nurani-dan-etika
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di acara Gagas RI di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/11/2023). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menanggapi pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut sikap Satpol PP di Garut yang mendukung cawapres Gibran Rakabuming Raka, tak menyalahi aturan.

Menurut dia, pernyataan mantan Panglima TNI itu sudah menyakiti nurani dan etika.

Baca Juga: Soal Satpol PP Garut Dukung Gibran, Moeldoko Nilai Tidak Ada Pelanggaran

"Pernyataan Pak Moeldoko menyakiti nurani dan etika,” kata Cak Imin di Garut, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024), dikutip dari video YouTube Kompas TV

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyesalkan pernyataan Moeldoko tersebut. 

Sebab, meskipun sebagai honorer, Satpol PP yang bekerja di lingkup pemerintahan, seharusnya tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

“Sebagai honorer ataupun ASN yang ada di dalam lingkup pemerintahan termasuk di kantor bupati, pemda, apalagi berseragam, itu adalah bagian dari wilayah netral,” ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Moeldoko berpendapat tidak ada pelanggaran saat anggota Satpol PP di Garut mendukung Gibran.

Menurut dia, Satpol PP merupakan institusi yang belum mendapat posisi yang jelas dalam pemerintahan.

"Kalau menurut saya, enggak (tidak ada pelanggaran). Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN (Aparatur Sipil Negara) itu," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

"Maka ya wajar mereka bisa menyampaikan (dukungan) kepada siapa pun, mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ, ya disampaikan," tambahnya, dikutip Kompas.com.

Moeldoko juga mengaku secara pribadi prihatin dengan status Satpol PP.

Sebab, ia pernah menerima keluhan dari Satpol PP yang mengaku kebingungan dengan status mereka, apakah sebagai ASN atau masuk sebagai bagian dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga: Cak Imin Kritik Kebijakan Beli Alutsista: Kita Tidak Perang, Kenapa Banyak Utang

"Pak status kami itu seperti apa? Kami ini belum terakomodasi di pendekatan ASN enggak, PPPK juga enggak. Posisi kami belum jelas," kata Moeldoko menirukan curhatan Satpol PP.


 




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x