Sekjen PDIP Minta PPATK Bongkar Dugaan Transaksi Janggal untuk Kampanye Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar adanya dugaan transaksi janggal yang digunakan untuk kampanye Pemilu 2024. 

Menurut dia, publik harus mengetahui sosok yang diduga menggunakan uang dari tindakan pidana untuk kepentingan kampanye di pesta demokrasi.

“Kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas,” kata Hasto kepada wartawan, Jumat (15/12/2023).

Baca Juga: Kepala PPATK Bongkar Dugaan Dana Kampanye Pemilu Berasal dari Tambang Ilegal, Jumlahnya Triliunan

Ia mengatakan, pihaknya tak akan pernah menggunakan uang dari tindak pidana untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

“Karena saat ini pun pemenangan Pak Ganjar- Prof Mahfud ini dilakukan dengan spirit gotong royong rakyat yang bergerak,” ujarnya. 

Hasto menyebut, sejumlah sukarelawan di berbagai daerah pun bersedia membuat kembali baliho Ganjar-Mahfud yang dirusak oleh oknum tidak bertanggungjawab.

“Rakyatlah yang menyediakan rumah-rumahnya untuk baliho Pak Ganjar dan Prof Mahfud,” katanya. 

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut dana itu diduga berasal dari pertambangan illegal yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Ivan mengatakan pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan Pemilu. Ia tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye.

Namun PPATK sudah melaporkan dugaan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. 

“Sudah kami sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa. Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU,” kata Ivan kepada media di Jakarta, Kamis (14/12/2023). 

“Pada prinsipnya kita ingin kontestasi dilakukan melalui adu visi-misi bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal,” katanya lagi seperti dikutip dari Antara.

Ivan menyebut, pihaknya juga menerima laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024. Jumlahnya meningkat 100 persen di semester II 2023.

“Kita lihat transaksi terkait dengan Pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” ujarnya.

Baca Juga: PPATK Ungkap Laporan Transaksi Mencurigakan Terkait Kampanye Pemilu Naik 100%

Menurutnya, PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).