Kompas TV nasional rumah pemilu

Mahfud Minta Kiai Ajak Masyarakat Berpartisipasi di Pemilu, Ganjar soroti Perusahaan Tambang

Kompas.tv - 4 Desember 2023, 13:51 WIB
mahfud-minta-kiai-ajak-masyarakat-berpartisipasi-di-pemilu-ganjar-soroti-perusahaan-tambang
Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawaprs) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di acara Gagas RI, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (23/11/2023). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Iman Firdaus

BONDOWOSO, KOMPAS.TV - Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI nomor urut 3 Mahfud MD berharap para kiai dan ulama di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, mengajak masyarakat agar aktif menyongsong Pemilu 2024.

Harapan Mahfud tersebut disampaikan saat berkunjung ke Ponpes Nurul Kholil Poncogati, Minggu (3/12/2023).

"Tolong diarahkan masyarakat-masyarakat, para santri dan penduduk di sekitar tempat tinggal kiai, bahwa pemilu itu adalah panggilan tugas," kata Mahfud, dikutip Kompas.com.

Mahfud menyebut, pemilu merupakan panggilan tugas untuk melanjutkan tugas-tugas para kiai dan ulama.  Sebab dulunya Indonesia didirikan oleh para kiai.

"Dan, para kiai itu sepakat, kita memilih negara demokrasi, dan negara demokrasi itu adalah adanya pemilu salah satunya untuk merawat Indonesia," tambahnya.

Baca Juga: Jadwal Kampanye Capres-Cawapres Hari Ini, Anies ke Karawang, Prabowo Ngantor, Ganjar di Palu

Ia pun mengajak para kiai dan ulama untuk memilih pemimpin yang baik dan amanah.

"Tidak hanya memilih presiden nanti, tapi juga wakil rakyat, DPRD pusat, DPRD, pilih yang baik yang punya perhatian pada warga," imbaunya.

Di hari yang sama, Capres RI nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang melakukan kampanye di Kendari, mengatakan bakal menindak tegas perusahaan-perusahaan tambang yang mencaplok lahan pertanian masyarakat.

"Harus ada penegakan hukum. Dan hukumnya mesti berani untuk menindak  itu semua," kata Ganjar seusai berdialog dengan masyarakat dan para petani di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023), dikutip Tribunnew.com.

Menurutnya,  pemerintah harus ketat terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang mencaplok lahan pertanian.


 

Ia juga menyebut bahwa godaan dari perusahaan tambang adalah praktik suap dan mengakibatkan lahan yang sebenarnya tidak boleh ditambang, tapi ditambang.

Baca Juga: Soal Pembangunan IKN, Ganjar: Siapapun Wajib Hukumnya untuk Melaksanakan

"Godaannya biasanya adalah; satu, suap sehingga orang-orang akan mengambil lahan-lahan yang sebenarnya secara patok atau regulasinya enggak boleh diambil," ujar Ganjar.

"Kadang-kadang ada tekanan-tekanan. Di sini butuh pemimpin-pemimpin yang punya strong leadership, dia berani dan menjaga integritas. Kalau enggak, pasti akan tergoda," ucapnya.



Sumber : Kompas.com, Tribunnews.com



BERITA LAINNYA



Close Ads x