Panglima TNI Persilakan Masyarakat Mengadu ke Posko jika Temukan Prajurit Tidak Netral

JAKARTA, KOMPAS.TV – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mempersilakan masyarakat mengadu ke posko pengaduan jika menemukan adanya oknum TNI yang tidak netral.

Pernyataan Agus Subiyanto tersebut disampaikannya usai dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, Rabu (22/11/2023) pagi.

Panglima TNI menyampaikan, pihaknya telah melakukan kick off posko pengaduan yang juga akan ada di wilayah-wilayah.

“Tentang netralitas TNI, dua hari lalu sudah kick off dan pembuatan posko pengaduan,” tuturnya.

Baca Juga: Gantikan Laksamana Yudo Margono, Jenderal Agus Subiyanto Dilantik Presiden Jokowi Jadi Panglima TNI

“Jadi nanti di wilayah-wilayah nanti ada posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang tidak netral, bisa dilaporkan ke posko tersebut,” tegasnya.

Ia juga menyebut telah memerintahkan pada jajarannya untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI.

“Saya sudah mengintruksikan ke jajaran di satuan bawah untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI,” jelasnya.

Netralitas TNI, lanjut dia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.

“Di  mana di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis.”

“Kemudian ada juga UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut bakal melanjutkan program-program Panglima TNI sebelumnya, Yudo Margono, serta akan menaikkan tunjangan prajurit.

“Mungkin saya juga akan melanjutkan program-program panglima TNI yang lalu, dan sesuai visi misi saya saat fit dan proper test.”

Ia kemudian menjelaskan visi dan misinya sebagai Panglima TNI, yakni TNI yang prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

Baca Juga: Jenderal Agus Subiyanto Respons soal DPR Buat Panja Netralitas TNI: Kami Punya Prosedur

“Yang perlu digarisbawahi adalah profesional adalah harus dilatih dengan baik, diperlengkapi dengan baik, dan tunjangannya harus dinaikkan.”

“Nanti secara button up saya akan mengusulkan pada Kemenhan, dan Kemenhan sudah acc untuk tunjangan uang lauk pauk pasukan yang melaksanakan tugas operasi, sehingga tidak terlalu njomplang dengan instansi lain,” bebernya.