Kompas TV nasional rumah pemilu

Cak Imin: Presiden Jokowi dan ASN Harus Netral di Pemilu 2024

Kompas.tv - 2 November 2023, 04:05 WIB
cak-imin-presiden-jokowi-dan-asn-harus-netral-di-pemilu-2024
Bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar di Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu (29/10/2023). (Sumber: Fika Nurul Ulya/Kompas.com)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS TV - Bakal cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengimbau kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. 

"Presiden beserta seluruh ASN harus netral dan tidak berpihak kepada satupun peserta pemilu," kata Cak Imin seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (1/11/2023). 

Baca Juga: Di Hadapan Mahasiswa Unisma, Cak Imin Tegaskan Soal Netralitas Presiden dan ASN di Pilpres 2024!

Ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk mengawasi tahapan pesta demokrasi agar memastikan seluruh ASN netral. 

"Jadi kalau ada yang berpihak, mengganggu dan tidak konsisten sampaikan kepada saya, saya akan sampaikan kepada presiden secara langsung supaya tidak ada lagi yang tidak netral, semua pelaksana pemilu harus netral, tidak boleh berpihak dan rakyat mengawasi terus," ujarnya. 


Presiden Jokowi kembali menekankan agar seluruh ASN pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.

Demikian ditegaskan oleh Presiden Jokowi kepada awak media di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (1/11/2023). 

"Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," kata Jokowi 

Terkait adanya informasi pemindahan atribut-atribut partai saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Bali, Presiden Jokowi mengimbau agar pemerintah daerah berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah.

Baca Juga: Gibran Jadi Bacawapres, Pengamat: Jokowi Tidak Netral, Sudah Berpihak ke Prabowo

"(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ujarnya.

 

 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x