Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Relawan di Bali Tidak Tepat Apapun Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan relawan di Bali dinilai tidak tepat apapun alasannya. Terlebih baru hitungan hari Presiden Jokowi berupaya membangun narasi netralitas pada Pilpres 2024 kepada publik.

Demikian Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.TV, Rabu (1/11/2023).

“Pertemuan Pak Jokowi dengan relawan Jokowi di Bali tersebut tentunya tidak tepat. Demi dan alasan apapun, hal itu kurang dapat dibenarkan,” tegas Ray.

“Mengapa? Di dalamnya ada pembicaraan soal politik nasional. Di mana saat ini, presiden Jokowi berhubungan langsung secara emosional dengan perhelatan ini. Yakni majunya Gibran sebagai cawapres. Faktanya, relawan Jokowi sudah menyatakan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Maka apakah pertemuan itu karena mereka relawan Jokowi atau karena mereka adalah pendukung Prabowo-Gibran.”

Baca Juga: Habiburokhman soal Putusan MK Dianggap Ganggu Kepentingan Nasional: Logikanya dari Mana?

Bukan hanya itu, Ray juga menyoroti adanya penurunan alat peraga sosialisasi (APS) pasangan calon presiden-cawapres tertentu.

“Sekalipun tindakan PJ Bali dapat diperdebatkan, tapi menyisakan ruang untuk mempertanyakan mengapa APS harus diturunkan saat yang sama presiden bertemu dengan organ relawan Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran,” ungkap Ray.

“Jika penurunan APS itu dimaksudkan untuk menjaga suasana netralitas presiden terjaga, maka kebijakan itu diabaikan oleh presiden dengan bertemu relawan pendukung Prabowo-Gibran. Maka dasar penurunan APS itu kurang tepat.”

Ray lebih lanjut berharap agar sikap dan laku netral Presiden Jokowi tidak hanya berhenti di meja makan.

“Amat penting bagi bangsa ini menjaga agar presiden benar-benar dapat bersikap netral. Sebab sukses pemilu/pilpres bukan saja karena aturan dijalankan, tapi juga tergantung pada kepercayaan masyarakat atas prosesnya,” ujar Ray.

Baca Juga: Andreas soal Hubungan PDI-P dan Jokowi: Ini Masalah Kepentingan Nasional Versus Kepentingan Keluarga

“Mengelola pemilu/pilpres itu berdasar kepercayaan. Bila masyarakat memiliki keraguan atas prosesnya, hal itu bisa mengundang delegitimasi atas hasilnya.”

Oleh karena itu, sambung Ray, LIMA Indonesia mendorong Bawaslu agar menyoroti peristiwa pertemuan presiden Jokowi dengan relawan yang mendukung Prabowo-Gibran.

“Dapat dibenarkan atau tidak. Apakah di dalamnya semata mendiskusikan hal umum, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan seluk beluk pencalonan pasangan tertentu.” Ucap Ray.