Menag Yaqut Ajak Santri Pintar-Pintar Memilih Capres-Cawapres: yang Cengengesan Jangan Dipilih

SURABAYA, KOMPAS.TV - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak para santri harus pintar memilih Capres dan Cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024.

Pintar memilih yang dimaksud yakni  menelusuri rekam jejak, melihat visi misi dan program yang digagas para kandidat Capres-Cawapres. 

Tujuannya agar para santri tidak sembarang memilih Capres-Cawapres hanya dari penampakan fisik atau terbuai dengan janji-janji manis atau sebatas ikut-ikutan.

Menurut Yaqut tantangan bangsa ke depan akan lebih berat. Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sudah mengingatkan bahwa tantangan Indonesia ke depan bukan semakin mudah tapi lebih menantang.

"Memilih pemimpin ini juga yang serius. Yang cengengesan ya jangan lah. Masa calon pemimpin cengengesan. Jadi harus benar-benar orang yang siap betul karena tantangan ke depan ini luar biasa," ujar Yaqut saat melepas jalan santai di Hari Santri 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (21/10/2023). Dikutip dari Tribunnews.com.

Baca Juga: Menag Yaqut Ingatkan Nahdiyin Soal Hati-Hati Pilih Pemimpin

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor ini menambahkan pesan agar pintar memilih pemimpin negara ini lantaran santri punya peran dalam setiap episode sejarah Indonesia 

Ia mencontohkan saat masa perjuangan kemerdekaan, santri ikut berperang mengusir penjajah untuk memerdekaan Indonesia.

Untuk itu jugalah dalam Pilpres 2024 nanti para santri punya peran penting dalam menentukan arah masa depan bangsa. 

"Ini juga bukti bahwa santri selalu terlibat menjadi bagian setiap episode sejarah negeri ini. Momentum penting negeri ini selalu melibatkan santri," ujar Yaqut.

"Dan itu saya kira momentum hari santri ini untuk mengingatkan bahwa setiap episode negeri selalu melibatkan santri," imbuhnya.

Baca Juga: Simulasi Pasangan Capres-Cawapres, Ini Hasil Survei LSI dan Indikator Politik Indonesia

Adapun Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Peringatan ini, ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Masjid Istiqlal Jakarta, pada 22 Oktober 2015.