PDIP: Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres Suasana Politik Harus Sejuk

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengingatkan kepada seluruh pihak untuk terus menyejukkan iklim politik di Indonesia jelang pendaftaran bakal capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

Diketahui, pendaftaran bakal capres-cawapres akan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. 
 
"Menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU seluruh masyarakat Indonesia, terutama kalangan elit politik perlu terus menebar suasana sejuk dan kondusif. Berbagai komentar yang dapat memicu ketegangan, kecurigaan, konfrontasi sosial semaksimal mungkin harus dihindari," kata Said kepada wartawan, Senin (9/10/2023). 

Baca Juga: Bacapres Anies Jawab soal Kasus Eks Mentan Syahrul Pengaruhi Elektabilitas, Sebut Optimis?
 
Ia menjelaskan, menjelang bakal pasangan capres dan cawapres didaftarkan, peluang pilihan rakyat lebih akan mengerucut, dan melahirkan tindakan-tindakan politik baru. 

"Individu yang tadinya belum menentukan pilihan atau yang sudah menentukan pilihan bisa jadi berubah pilihan politiknya. Keadaan ini tentu akan meningkatkan tensi politik nasional," ujarnya. 

Menurutnya, meningkatnya tensi politik nasional menjelang pemilu adalah keadaan yang wajar dalam demokrasi.

Namun keluar dari kewajaran jika mengarah pada aksi kekerasan dan persinggungan suku, agama, dan ras.  
 
"Untuk itu, elit politik harus bisa menahan diri, para kaum cerdik pandai perlu terus mendorong ruang publik dalam arena pertarungan ide dan gagasan," ujarnya.  

"Sehingga pengaruhnya ke masyarakat yang berbeda dukungan tidak akan menimbulkan polarisasi sosial sangat tajam. Perbedaan dukungan pada pasangan capres dan cawapres diharapkan sebatas hanya perbedaan pilihan di TPS," katanya. 

Ia mengatakan, pesta demokrasi nanti harus dijadikan momentum memilih putra atau putri terbaik bangsa. 

"Pilpres harus kita letakkan sebagai momentum memilih putra terbaik untuk memimpin negeri," katanya.  
 
Said menyebut, kesepakatan menempuh jalan demokrasi sebagai alat menentukan pemimpin dan wakil di parlemen bukanlah tanpa dasar.

Demokrasi menjadi jalan paling partisipatif dalam pelibatan rakyat menentukan pemimpin, dan wakilnya. 

"Demokrasi menggantikan kekerasan jalanan menjadi kontestasi akal sehat, dan adu ketajaman visi masa depan, itulah sebabnya, dengan berdemokrasi yang baik kita bisa menunjukkan sebagai bangsa yang berkelas, bangsa yang berperadaban tinggi," katanya.

Ia menambahkan, Indonesia akan gagal dalam berdemokrasi bila sebuah Pemilu nanti malah menghasilkan perpecahan di antara masyarakat.

"Bila demokrasi kita gagal, ada harga yang harus kita bayar, antara lain gagal memilih calon pemimpin yang berkualitas, munculnya segregasi sosial yang tajam, bahkan aksi aksi kekerasan yang memakan korban," katanya. 
 
Oleh sebab itu, para bakal capres dan cawapres dituntut untuk menggelar peta, menunjukkan rute dan kompas pembangunannya selama lima tahun ke depan. 

Baca Juga: Jusuf Kalla Puji Anies Baswedan: Punya Rekam Jejak Mumpuni Jadi Capres

"Tugas kita sebagai rakyat mencermati dengan seksama peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin tersebut," tuturnya. 

"Rakyat perlu menyibukkan dirinya dalam mencermati peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin. Rakyat harus melatih penalaran, siapa diantara mereka yang peta dan rutenya akurat, realistis, dan dapat dipercaya," katanya.