Panglima TNI Pastikan Prajurit yang Diturunkan ke Pulau Rempang Bakal Berada di Belakang Polri

JAKARTA, KOMPAS TV - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan seluruh prajurit TNI yang diterjunkan ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, selalu berada di belakang anggota Polri. 

"Iya, TNI kan di Bawah Kendali Operasi (BKO) pada Polri, kita berada di belakang," kata Yudo di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9/2023). 

Ia mengaku sudah menerima laporan Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko bahwa Puspom TNI telah mengirimkan tim gabungan untuk Satuan Tugas POM TNI ke Pulau Rempang.

Baca Juga: Muhammadiyah Desak Jokowi Batalkan Proyek Rempang Eco City karena Merampas Tanah Masyarakat

"Hari ini kita turunkan Danpuspom TNI ke Batam untuk memeriksa ada enggak keterlibatan TNI di situ baik terhadap rakyat maupun mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya."

"Ini saya turunkan, hari ini Danpuspom TNI datang ke sana, untuk melihat secara keseluruhan  peran TNI di situ," ujarnya. 

Yudo menegaskan pihaknya tak akan segan-segan menindak prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kerusuhan di sana.

"Proses hukum, kalau terlibat, terbukti ya proses hukum," ujarnya. 

Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat di Pulau Rempang bentrok dengan polisi pada Kamis (7/9/2023). Warga Pulau Rempang menolak pengukuran lahan untuk pembangunan Rempang Eco-City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pulau Rempang yang memiliki luas kurang lebih 17.000 hektare direncanakan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menghubungkan sektor industri, jasa dan komersial, residensial atau permukiman, agro-pariwisata, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Terkait bentrok itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta polisi menangani aksi massa di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan penuh kemanusiaan.

Baca Juga: Wali Kota Batam Jamin 8 Warga Rempang yang Jadi Tersangka dan Ditahan Akan Dilepaskan

“Ya kita tetap secara hukum minta aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan,” kata Mahfud MD.