Anies Baswedan Soroti Ketimpangan APBD di Indonesia: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

MAKASSAR, KOMPAS.TV – Anies Baswedan, bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), menyoroti ketimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia.

Anies menyampaikan pendapatnya tentang APBD yang timpang serta kemandirian fiskal kota-kota di Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, ketimpangan APBD yang ada berpengaruh terhadap kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu kemudian mencontohkan APBD Jakarta yang mencapai Rp77 triliun, sementara kota terbesar kedua yaitu Surabaya memiliki APBD sebesar Rp9,5 triliun.

Selanjutnya, Kota Semarang, Jawa Tengah, memiliki APBD sebesar Rp2,4 triliun.

Baca Juga: Anies Tunjukkan Foto Pasokan Listrik di Indonesia: Terlihat Ketimpangan yang Luar Biasa

"Lalu (kota lainnya) turun semuanya (APBD-nya). Ini harus jadi perhatian kita, supaya pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi, agar mereka bisa menyelesaikan PR (pekerjaan rumah) masalah urban," tuturnya, dipantau dari tayangan Breaking News KOMPAS TV.

Ia juga menyebut baru sekitar 30 persen kota yang memiliki kemandirian fiskal. Mandiri dalam arti Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu membiayai sebagian besar belanja daerah.

"Ini harus kita selesaikan bersama, tidak bisa terus-menerus kota berada di posisi tidak mandiri," kata dia.

Dalam kesempatan itu, ia juga berpendapat pemerintah kota memiliki beban administratif yang besar.

Baca Juga: Bacapres Ganjar, Anies, dan Prabowo Jadi Pembicara di Rekernas ke-16 Apeksi,

Pemerintah kota, kata dia, sekurang-kurangnya memiliki 259 laporan administratif yang harus diselesaikan.

Anies menganggap hal itu menyita energi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota.

"Ini harus dilakukan simplifikasi atas persoalan ini," tandas dia.