Kompas TV nasional hukum

Dewan Pakar Minta Keputusan Munas Golkar agar Airlangga Diusung Jadi Bakal Capres Dievaluasi

Kompas.tv - 10 Juli 2023, 07:40 WIB
dewan-pakar-minta-keputusan-munas-golkar-agar-airlangga-diusung-jadi-bakal-capres-dievaluasi
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Masjid Ainul Hikmah, Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (22/4/2023). (Sumber: ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TV - Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal di rumah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023). 

Salah satu keputusan dari rapat tersebut adalah meminta hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal calon presiden (bacapres) dievaluasi.

"Padahal kan sudah hampir empat tahun ya, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan munas itu belum kelihatan,” kata Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu. 

Ia menyebut, Golkar memang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada tahun lalu bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menghadapi Pilpres 2024. 

Baca Juga: Bila Golkar Dukung Ganjar, Pengamat Politik: Ridwan Kamil Jadi Kompetitor Serius Buat Sandi

Namun, KIB pun sampai saat ini tidak jelas. Sebab, tiga partai politik (parpol) menunjukan sikap yang berbeda soal pengusungan bacapres. 

Bahkan, saat ini, PPP sudah menjalin kerja sama politik dengan PDI-P karena sama-sama mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres. Sedangkan, Golkar dan PAN belum mementukan langkah politiknya. 

“Nah, ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah, karena fungsinya dewan pakar ini kan para pemikir lah, senior-senior Partai Golkar yang sudah berpengalaman,” kata dia. 

Ridwan mendorong agar Dewan Pakar partai berlambang pohon beringini itu segera mengeluarkan rekomendasi. 


Alasannya, saat ini Golkar dianggap tak leluasa bergerak, salah satunya karena Airlangga sebagai ketua umum berada di Kabinet Indonesia Maju.

Ia mengungkapkan, bahwa keputusan Munas Golkar 2019 juga tak lepas dari kepentingan Istana. Maka, posisi Airlangga bisa terancam jika bertindak di luar keinginan Istana. 

Baca Juga: Tegaskan Masih Setia dengan KIB, Sekjen Partai Golkar Sebut Masih Bertiga

“Akhirnya dia (Airlangga) ditawan, Golkar juga ditawan dengan keputusan munas itu,” kata dia. 

Diketahui saat ini Partai Golkar belum menentukan sikap politiknya untuk mendukung bacapres tertentu. Meski begitu, Golkar sempat menunjukkan keakraban dengan Partai Gerindra. 



Sumber : Kompas.com


BERITA LAINNYA



Close Ads x