Survei Litbang Kompas: Masyarakat Tak Ingin Media Berpolitik di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Peran media dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024 amat dibutuhkan. Namun, masyarakat meragukan kalau independensi media bisa dipertahankan agar tak ikut kepentingan politik praktis. 

Meski begitu, publik berharap agar seluruh media massa di Indonesia tetap bisa menjaga indenpensinya dalam pesta demokrasi nanti. 

Baca Juga: Sudah Bebaskah Media dari Kepentingan Politik Jelang Pemilu 2024? Ini Hasil Survei Litbang Kompas

Dilansir dari Kompas.id, Senin (13/2/2023), keraguan publik itu berdasarkan dari jawaban responden jajak pendapat oleh Litbang Kompas, pada 7-9 Februari lalu, yang cenderung di tengah dalam menilai kebebasan media massa nasional (koran, televisi, radio) dari pengaruh politik menjelang pemilu. 

Jawaban tegas bahwa media massa bebas dari kepentingan politik hanya dinyatakan sepertiga responden (35,6 persen) saat ditanya tentang sudah bebas atau belumkah media massa dari tarikan kepentingan politik, sedangkan 36 persen lainnya menjawab ”cukup bebas”.

Meski tak ada perbedaan jawaban yang signifikan, mereka yang berada di rentang usia mapan (40-55 tahun) menjawab lebih positif, cenderung meyakini adanya kondisi independensi media massa saat ini ketimbang kelompok usia lainnya. 

Sementara itu, kelompok usia muda (24-39 tahun) dan usia matang (di atas 55 tahun) bersikap lebih kritis, cenderung tidak yakin bahwa media massa sudah independen dari politik.

Demikian juga dilihat dari latar belakang pendidikan, kelompok responden berpendidikan tinggi menilai lebih kritis (menyatakan tidak bebas) terhadap independensi media ketimbang publik dengan latar belakang pendidikan lebih rendah. 

Meski demikian, di dalam proporsi responden yang berpendidikan tinggi sendiri cukup banyak pula yang menilai kondisi media massa saat ini cukup bebas dari tarikan politik.

Manager Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengatakan, responden yang menjawab sudah bebas sebesar 35 persen dan cukup bebas 36 persen itu artinya, sekitar 70 persen lebih. 

"Kalau digambarkan dalam opini publik dia sebenarnya sudah mayoritas (ingin media bebas dan tak perpolitik). Kita lihat di sini 36 atau separuhnya menggambarkan cukup. Itu sebenarnya ada keraguan. Keraguan kalau media massa itu tidak ditarik-tarik atau didorong-dorong oleh kepentingan politik," ujarnya dalam program Rumah Pemilu yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (16/2/2023). 

Ia menjelaskan, media rentan ditarik untuk kepentingan politik tertentu di Pemilu 2024. 

"Apa itu kepentingan politik? Ada partai politik, partai politik yg punya media di situ, atau tokoh yang dia mau nyapres, atau bahkan elite politik yang mungkin masuk dalam struktur media massa. Itu yang dinilai publik, belum cukup bebas," ujarnya. 

Selain itu, publik berharap media tetap bisa menjaga independensinya dalam menyajikan produk jurnalistiknya.

"Independen itu dia tidak ada campur tangan terhadap produksi informasi. Kemudian dia juga tidak dipengaruhi dari kekuatan luar, baik politik dan pemerintah." 

"Kemudian dia adalah faktual, jadi dia tidak ada campur tangan, kemudian dia tidak partisan," katanya.

Baca Juga: Isi Empat Ikrar Pemilu 2024, Dideklarasikan KPU Bersama Parpol Pas Setahun Jelang Coblosan Serentak

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini dilakukan oleh Litbang Kompas pada 7-9 Februari 2023. Sebanyak 518 responden dari 34 provinsi yang berhasil diwawancara. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. 

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 4,31 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.